RIAU24.COM - Kementerian Kehutanan telah melaksanakan operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 2.076 di 23 provinsi hingga 2 September 2025. Upaya pengendalian karhutla ini tidak lepas dari upaya bersama Tim Pendampingan Pengendalian Karhutla Daerah, Tim Posko Pengendalian Karhutla, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin dari Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga dalam forum Desk Penanganan Karhutla. Langkah komprehensif Kementerian Kehutanan ini bertujuan menjaga 95,5 juta hektare hutan Indonesia.
“Sejak kuartal pertama 2025, ketika fase peringatan dan krisis karhutla belum terjadi, Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan tim pendampingan pengendalian karhutla daerah untuk manajemen pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kejadian. Tim Manggala Agni terus berjaga pada periode krisis karhutla ini. Kami akan terus memperkuat posisi Manggala Agni sebagai garda terdepan Kementerian Kehutanan lewat strategi jangka panjang berbasis regulasi, kelembagaan, dan inovasi teknologi,” kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto.
Ia melanjutkan, sebagai bagian integral untuk strategi besar penanganan karhutla, penguatan peran dan kelembagaan Manggala Agni dibagi dalam tiga fase. Pertama, jangka pendek (2025–2027) lewat optimalisasi patroli dan percepatan respons darurat. Kedua, jangka menengah (2028–2035) untuk revitalisasi peralatan, sistem pendukung keputusan, drone, dan satelit. Terakhir, jangka panjang (2036–2045) lewat integrasi kecerdasan buatan dan kelembagaan permanen Manggala Agni.
Dwi Januanto mengapresiasi, Manggala Agni terus meningkatkan upaya pengendalian karhutla hingga berhasil menurunkan luas areal karhutla pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11.602 ha. Hingga Juli 2025 tercatat luas areal karhutla sebesar 95.056,06 ha. Peningkatan capaian ini masih terkendala tantangan utama dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla berupa lokasi kebakaran yang berada di lahan gambut dengan karakteristik api bawah tanah, akses yang sulit dan jauh dijangkau para petugas, keterbatasan sumber air, serta kondisi cuaca ekstrem.
Sekalipun demikian, berbagai upaya yang dilakukan dinilai efektif mengurangi luasan karhutla di tingkatan nasional. Dengan 2.100 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi dan 10.225 anggota dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar pada 32 provinsi di Indonesia, mobilisasi Manggala Agni mengalami peningkatan upaya pengendalian karhutla pada fase krisis karhutla (Juni–Oktober).
“Pemadaman karhutla di tiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, tergantung pada tipologi lahan dan ekosistemnya. Mayoritas disebabkan oleh aktivitas manusia, baik untuk pembukaan lahan maupun akibat kelalaian. Pola ini kami lihat konsisten tiap tahun, sehingga upaya pengendalian karhutla berfokus pada strategi pre-krisis dan krisis, tanpa meninggalkan upaya penanganan pasca karhutlanya melalui rehabilitasi lahan, pemetaan area lahan terbakar, dan penegakan hukum,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri.
Thomas melanjutkan, upaya efektif untuk mengurangi sebaran titik panas di Indonesia yaitu dengan pelibatan masyarakat sebagai garda depan pengendalian karhutla. Masyarakat turut dilibatkan dalam upaya pencegahan seperti pembuatan sekat bakar, patroli pencegahan, pembukaan lahan tanpa bakar serta pemanfaatan pengetahuan setempat untuk mitigasi dini karhutla.
Sementara data NASA-TERRA/AQUA confidence level high di aplikasi Sipongi+ dari Kementerian Kehutanan per 4 September 2025 tercatat 1.796 titik panas/hotspot, sebaran titik panas terbanyak terkonsentrasi di Kalimantan Barat dengan 500 hotspot. Thomas menyebut, dalam mengantisipasi itu, sejak triwulan I upaya pengendalian karhutla berfokus pada strategi pre-krisis lewat patroli terpadu, kolaborasi bersama masyarakat di tingkat tapak untuk meningkatkan kesadaran dalam pengendalian karhutla, dan penyemaian awan sebagai bentuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika dibutuhkan. Praktik ini utamanya dilakukan ketika sebaran titik panas potensial berkembang menjadi karhutla, sehingga perlu dikombinasikan dengan mobilisasi lintas sektor untuk penanganan melalui darat dan udara.
Kementerian Kehutanan berkomitmen dalam menurunkan luasan karhutla tiap tahun sebesar 2 persen dengan baseline luas karhutla tahun 2019 seluas 1.649.258 ha untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia. Peningkatan kolaborasi lintas sektor terus dilaksanakan melalui Tim Supervisi Pengendalian Karhutla. Tim supervisi ini diatur dalam dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025. Terdiri dari Tim Pendampingan Pengendalian Karhutla Daerah, Tim Posko Pengendalian Karhutla, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin dari Kementerian Kehutanan.
