RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Hanif Dhakiri mewanti-wanti pemerintah pusat agar tak mengenyampingkan rakyat di daerah untuk mewujudkan segudang program prioritas.
Terutama anggarannya malah dibebankan kepada pemerintah daerah melalui turunnya dana transfer keuangan daerah (TKD), dikutip dari inilah.com, Rabu, 20 Agustus 2025.
"Kita juga paham, pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang berat dan prioritas nasional yang harus segera dibiayai. Karena itu, yang kami tekankan adalah jangan sampai efisiensi di pusat dibayar dengan pengorbanan di daerah," ujarnya.
Penurunan TKD yang drastis diyakininya menimbulkan pertanyaan serius, karena ini adalah urat nadi otonomi daerah.
"Itu berbahaya bagi semangat pemerataan pembangunan yang kita perjuangkan sejak reformasi," sebutnya.
Dia pun meminta pemerintah pusat menyiapkan formula yang lebih adil.
"Misalnya dengan memperbaiki kualitas belanja pusat, mengurangi program yang tidak efektif, dan menata kembali skema transfer agar tidak memukul daerah kecil dan tertinggal," usulnya.
