RIAU24.COM - Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali jadi sorotan.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah itu mustahil ditempuh lewat DPR karena prosesnya panjang dan bertele-tele.
“Kalau proses pemakzulan Gibran dibahas di DPR, itu panjang. Dari DPR ke MK lalu ke MPR. Itu jalur yang bertele-tele. Mending dorong mahasiswa ke MPR, seperti 1998. Itu lebih cepat, lebih nyata, dan lebih bermoral,” kata Rocky dalam diskusi yang tayang di YouTube, Senin (19/8/2025).
Rocky juga menyoroti sejumlah isu yang menurutnya membayangi legitimasi politik. Ia menyebut janji mobil nasional SMK yang tak jelas, penggunaan APBN untuk Ibu Kota Negara (IKN), hingga polemik ijazah Presiden Joko Widodo.
“Ini bukan soal serang pribadi. Kritik itu moral, bukan dendam. Kalau APBN dipakai untuk IKN sementara rakyat menjerit harga pangan, itu problem moral. Kalau janji mobil SMK gagal, itu soal kepercayaan publik. Kalau ijazah diragukan, itu soal legitimasi. Semua terkait moralitas politik,” ucap Rocky.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berisiko kehilangan jarak moral jika terus melanjutkan warisan kebijakan bermasalah dari rezim sebelumnya.
Rocky menegaskan kritik yang sama juga datang dari berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa BEM, emak-emak, jurnalis, hingga masyarakat sipil.
“Suara moral itu bukan suara kekuasaan. Mahasiswa, rakyat, emak-emak, jurnalis, semua punya peran. Mereka bukan penonton, mereka subjek moral. Politik hanya sah kalau berdiri di atas moral,” katanya.
Rocky pun menyinggung situasi global. Menurutnya, investor asing di Singapura, Tokyo, hingga Paris mencermati kondisi politik di Indonesia.
Ketidakpastian politik dan ekonomi bisa berujung pada mundurnya modal.
“Kabinet boleh lambat rapat, tapi informasi jalan cepat. Dunia melihat kita dalam real time,” katanya.
Rocky menutup kritiknya dengan seruan moral. Menurutnya, kemenangan elektoral Presiden Prabowo harus dibarengi dengan legitimasi moral yang kuat, bukan sekadar transaksi politik.
“Presiden yang menang secara elektoral harus menunjukkan kekuatan moral melebihi transaksi. Bring moral back into politics! Kami tidak butuh jabatan, kami butuh keadilan,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan peran mahasiswa sebagai motor perubahan.
“Sejarah membuktikan, perubahan besar lahir bukan dari DPR yang penuh kompromi, tapi dari suara mahasiswa dan rakyat di jalanan,” pungkas Rocky.
(***)
