RIAU24.COM -Forum Purnawirawan TNI terus menggalang dukungan politik atas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu tokoh utamanya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam waktu dekat.
Fachrul menyebut, pertemuan tersebut akan membahas posisi dan sikap SBY terhadap inisiatif pemakzulan Gibran. Ia membuka kemungkinan bahwa pertemuan akan dilakukan secara tertutup dengan suasana informal. "Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal," ujar Fachrul pada Rabu (2/7/2025).
Dalam keterangannya, Fachrul turut menyinggung perbedaan gaya kepemimpinan antara SBY dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), khususnya dalam hal keterlibatan pasca menjabat. Ia menilai SBY tidak ikut campur dalam urusan politik setelah lengser, berbeda dengan Jokowi yang dinilainya masih melakukan intervensi.
“Kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia enggak cawe-cawe lagi. Sehingga kalau kita ngomong cawe-cawe Jokowi itu…” ungkap Fachrul, menyiratkan kritik terhadap keterlibatan politik Jokowi usai tak lagi menjabat.
Fachrul juga menegaskan bahwa tujuan utama dari pertemuan dengan SBY adalah untuk mengetahui sikap dan potensi dukungan dari tokoh Demokrat tersebut terhadap gerakan pemakzulan Gibran. “Sehingga kita cari bagaimana keberpihakannya (SBY) terhadap apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kita tahu masalah politik tidak dalam pernyataan, tapi dalam hal yang dilakukan,” tambahnya.
Respons DPR Dinilai Lambat
Di sisi lain, Fachrul menyoroti lambannya respons dari parlemen terhadap surat pemakzulan Gibran yang telah mereka kirim. Ia menegaskan bahwa Forum Purnawirawan akan tetap mengawal proses tersebut, terlepas dari apakah DPR merespons atau tidak.
“Kita akan terus kawal. Responsnya mungkin lambat, tapi ini bukan alasan untuk berhenti. Kami akan terus menyuarakan,” tegas Fachrul.
Surat pemakzulan terhadap Gibran sebelumnya telah dikirimkan kepada DPR dan MPR RI pada 26 Mei 2025. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan menyatakan bahwa langkah ini diambil berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian tertulis dalam dokumen yang tersebar di kalangan media.
Surat tersebut ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan TNI, yakni: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari DPR terkait keberlanjutan proses pemakzulan tersebut. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan bahwa surat itu belum diterima oleh pimpinan DPR, dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut.
Dengan mulai melibatkan tokoh-tokoh besar seperti SBY, langkah Forum Purnawirawan memasuki babak baru dalam menekan elite politik menanggapi isu yang terus menjadi perhatian publik ini.
(***)
