RIAU24.COM -Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkap alasannya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih.
Ia menjelaskan alasan utama mundur karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Satryo mengaku sudah bekerja secara maksimal dalam 4 bulan terakhir.
Ia menyebut Alasan utamanya karena sudah merasa bekerja keras selama empat bulan menjabat.
Dan ada ketidaksesuaian harapannya dengan pemerintah Prabowo Subianto, dan memilih untuk mundur dari jaabatannya dari pada diberhentikan.
Ia menyatakan sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Kemensetneg untuk diteruskan ke Presiden Prabowo.
Ia mengaku legowo mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Presiden Prabowo kemarin Rabu 19 Februari 2025 melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, dihadiri sejumlah pejabat negara.
Selain Brian, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat atau kepala lembaga yakni Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry B, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo, Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Persada, Kepala BPKP Yusuf Ateh danWakil Kepala BPKP Agustina Arumsari.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berjanji akan menyelesaikan secara cepat persoalan tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN yang belakangan ini menuai protes dari para dosen-dosen ASN.
Sebelumnya dosen ASN sempat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menuntut pencairan Tukin yang tak kunjung cair sejak 2020 lalu. Gelombang aksi dilakukan baik di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat maupun di depan Kompleks Parlemen.
Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin dosen ASN selama 2020-2024. Alasannya, tukin dosen ASN Kemdiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan
Namun, ia mengupayakan pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) REPUBLIK INDONEISA di tengah keterbatasan fiskal yang terjadi.
(****)
