RIAU24.COM -Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menduga ada manuver politik berskala besar di balik kembali mencuatnya isu dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya.
Jokowi menyebut bahwa tudingan tersebut bukan semata persoalan hukum, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk merusak reputasi politiknya pasca lengser dari kursi kekuasaan.
“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7). “Tapi buat saya, ya biasa-biasa saja.”
Pernyataan tersebut muncul setelah isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Beberapa elemen masyarakat, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), belakangan intens mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.
Jokowi menyatakan dirinya memilih tidak terlibat langsung dalam perdebatan publik soal tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah terbaik saat ini adalah menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang tengah berjalan.
“Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan akan membuktikan keaslian ijazahnya dalam forum persidangan, bukan melalui media atau opini publik.
“Tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti,” tegasnya.
Isu ijazah palsu Jokowi sejatinya bukan hal baru. Namun, mencuatnya kembali isu ini setelah masa jabatan Jokowi berakhir menimbulkan spekulasi adanya dimensi politik yang lebih kompleks.
Apalagi, isu ini turut bersinggungan dengan polemik konstitusional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang juga menuai gugatan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak penyidik mengenai arah penyelidikan. Namun Kejaksaan dan Bareskrim Polri disebut tengah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak terkait.
(***)
