RIAU24.COM - Amerika Serikat pada hari Rabu (1 Oktober) mengalami penutupan pemerintah pertamanya dalam hampir tujuh tahun, dengan dana berakhir pada tengah malam (30 September-1 Oktober) setelah kegagalan negosiasi yang dramatis di Kongres.
Meskipun telah dirundingkan di tahap akhir, Senat gagal memajukan RUU pendanaan sementara, yang membuat ratusan ribu pegawai federal bersiap menghadapi cuti dan layanan-layanan penting berisiko terganggu.
Presiden Donald Trump, yang sebelumnya memprediksi, "kita mungkin akan mengalami penutupan pemerintah."
Ia juga menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan dan menuduh mereka tunduk pada para ‘maniak’ sayap kiri ekstrem dan memperingatkan bahwa ia akan menargetkan program-program progresif jika penghentian pemerintah berlarut-larut.
Sementara itu, Partai Demokrat menuding Partai Republik, dengan mengatakan, “mereka menjerumuskan rakyat Amerika ke dalam penutupan pemerintah.”
Proses penutupan dimulai
Pemerintah AS mulai ditutup setelah tengah malam Rabu ketika anggota parlemen dan Presiden Donald Trump gagal memecahkan kebuntuan anggaran selama pembicaraan sengit yang bergantung pada tuntutan Demokrat untuk pendanaan perawatan kesehatan.
Ini adalah penutupan pertama sejak penutupan terlama dalam sejarah, berlangsung selama 35 hari, hampir tujuh tahun lalu.
Apa yang terjadi sekarang?
Penutupan ini berarti pekerjaan telah terhenti di sejumlah departemen dan lembaga federal, yang akan memengaruhi ratusan ribu pekerja pemerintah.
- Pekerja federal dirumahkan
Ratusan ribu staf non-esensial mungkin dirumahkan tanpa gaji.
- Layanan tertunda
Badan-badan seperti taman nasional, pemrosesan visa, dan beberapa program sosial dapat mengalami gangguan.
- Riak ekonomi
Pasar saham dapat bereaksi, kontrak pemerintah mungkin terhenti, dan manfaat seperti kupon makanan mungkin mengalami penundaan.
- Garis waktu resolusi
Penutupan pemerintah akan berlangsung hingga Kongres AS mengesahkan RUU pendanaan.
Secara historis, penutupan pemerintah terlama di AS berlangsung selama 35 hari pada 2018-2019, dan terjadi di bawah pemerintahan Trump.
(***)
