RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Riau sedang mengkaji rencana pengelolaan sektor perkebunan sawit melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau memanfaatkan BUMD yang sudah ada.
Rencana ini diungkapkan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, usai kunjungannya ke Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu (5/3/25). Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Gubernur Wahid meminta Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, untuk segera menyusun formula pengelolaan perkebunan sawit. "Saya minta Pak Kadis Perkebunan untuk membuat formulasinya. Kita akan mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, Pak Kadis sudah melakukan kajian dengan luasan lahan yang ada," ujar Wahid.
Rencana ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan perkebunan yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Pemerintah Provinsi Riau telah memenangkan gugatan hukum atas sejumlah lahan tersebut, dan statusnya kini telah inkrah. Wahid menegaskan bahwa lahan-lahan ini harus dikelola secara optimal untuk kepentingan daerah.
"Tadi ada laporan dari Pak Yanto (Wagubri) bahwa sudah ada lahan yang statusnya inkrah. Nanti lahan tersebut akan kita kelola melalui badan usaha," jelas Wahid.
Meski belum dirinci berapa luas lahan perkebunan sawit yang akan dikelola serta potensi pendapatan yang dihasilkan, Wahid berharap upaya ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
"Kita upayakan, makanya kita minta formulasinya dulu dari Pak Kadis,"tambahnya.
Syahrial Abdi, Kepala Dinas Perkebunan Riau, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur. Ia akan melakukan kajian mendalam terkait potensi dan luas lahan sawit yang dapat dikelola.
"Kami akan segera melakukan kajian untuk menentukan langkah terbaik, apakah memanfaatkan BUMD yang sudah ada atau membentuk BUMD baru," kata Syahrial.
Saat ini, salah satu BUMD di Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak perusahaan bernama SPR Trada. Perusahaan ini telah menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah. Namun, Syahrial belum dapat memastikan apakah SPR Trada dapat mengelola perkebunan sawit sesuai dengan gagasan Gubernur Wahid.
"Yang jelas, pengelolaan harus sesuai dengan core bisnisnya. Jika tidak, kita akan bentuk BUMD baru. Nanti hasil kajian akan kami sampaikan kepada gubernur," paparnya.
Rencana pengelolaan perkebunan sawit ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah bebas dari sengketa hukum.
