RIAU24.COM - Dalam sebuah perkembangan penting, anggota parlemen Italia">Italia pada hari Selasa (25 November) dengan suara bulat mendukung rancangan undang-undang yang menjadikan femisida sebagai kejahatan yang dapat dihukum penjara seumur hidup.
Menurut AFP, pasal baru dalam KUHP tersebut menciptakan kategori pembunuhan berdasarkan karakteristik korban.
Hukum Italia sebelumnya hanya mengatur keadaan yang memberatkan dalam kasus-kasus di mana pembunuhnya menikah atau memiliki hubungan keluarga dengan korban.
Kini, undang-undang tersebut mewajibkan hukuman penjara seumur hidup untuk tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian seorang perempuan atas dasar diskriminasi, kebencian, atau kekerasan, di antara alasan-alasan lainnya.
Dengan disahkannya RUU tersebut, Italia kini akan bergabung dengan Siprus, Malta, dan Kroasia sebagai negara anggota Uni Eropa yang telah memasukkan definisi hukum femisida dalam hukum pidana mereka.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memuji hasil pemungutan suara tersebut dan menyebut langkah tersebut sebagai alat untuk mempertahankan kebebasan dan martabat setiap perempuan.
Meloni menekankan bahwa Italia telah memperkuat undang-undang dalam beberapa tahun terakhir, meningkatkan hukuman, memperluas instrumen perlindungan seperti ‘kode merah,’ dan menggandakan pendanaan untuk pusat dan tempat penampungan anti-kekerasan.
Ia juga menyoroti peningkatan sistem pendukung, kampanye kesadaran, dan inisiatif pendidikan, menekankan bahwa semua ini merupakan langkah-langkah yang bermakna, tetapi bukan akhir dari upaya tersebut.
Meloni mengatakan bahwa negara harus terus berupaya melindungi perempuan, mencegah kekerasan, dan memastikan mereka merasa aman, didukung, dan dipercaya.
Ia mengatakan kebebasan dan martabat perempuan harus tetap menjadi tugas negara sekaligus tanggung jawab bersama.
Inisiatif pemerintah, yang telah disetujui Senat pada bulan Juli, disahkan dengan 237 suara mendukung dan tidak ada yang menentang.
Pasal baru tersebut mengamanatkan hukuman penjara seumur hidup untuk tindakan yang bertujuan menyebabkan kematian seorang perempuan atas dasar diskriminasi, kebencian, atau kekerasan, di antara alasan-alasan lainnya.
Langkah terbaru ini dipicu oleh pembunuhan Giulia Cecchettin oleh mantan pacarnya pada tahun 2022.
Lembaga statistik nasional Italia (Istat) menyatakan bahwa 116 dari 327 kasus pembunuhan yang tercatat di negara itu pada tahun 2024 melibatkan perempuan dan anak perempuan.
Dalam 92,2 persen kasus, laki-laki adalah pelakunya.
Gino Cecchettin, ayah Giulia, saat berbicara kepada BBC mengatakan ia tidak yakin undang-undang tersebut akan menyelamatkan putrinya, tetapi ia yakin bahwa menyebut dan membahas femisida secara terbuka merupakan sebuah kemajuan.
Fokusnya kini adalah pendidikan, dan ia telah mendirikan sebuah yayasan yang mempromosikan pendidikan emosional dan seksual sejak dini untuk mencegah kekerasan di masa mendatang.
BBC mencatat bahwa undang-undang tersebut menuai kritik, termasuk pakar hukum seperti Profesor Valeria Torre, yang berpendapat bahwa tidak ada celah hukum yang perlu diisi dan bahwa mendefinisikan femisida mungkin sulit di pengadilan, terutama ketika pelakunya adalah mantan pasangan.
Beberapa pihak khawatir undang-undang tersebut lebih bersifat simbolis daripada praktis dan menekankan bahwa mengatasi ketidaksetaraan gender serta mendanai layanan pencegahan dan dukungan sangatlah penting.
Bahkan para pendukung undang-undang tersebut sepakat bahwa undang-undang saja tidak cukup dan harus dipadukan dengan reformasi sosial dan pendidikan yang lebih luas.
(***)
