RIAU24.COM -Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) mengatakan sekitar 170.000 ton bantuan kemanusiaan sedang menunggu untuk memasuki Jalur Gaza.
Bantuan itu menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel yang mengendalikan semua penyeberangan perbatasan.
Berbicara setelah pengumuman tahap pertama rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, seorang juru bicara OCHA mengatakan bantuan tersebut—yang terdiri dari obat-obatan, tenda, dan pasokan penting lainnya—dapat menjangkau hampir dua juta warga Palestina yang menghadapi kekurangan makanan dan kebutuhan pokok yang parah setelah akses diberikan.
OCHA melaporkan awal pekan ini bahwa Israel telah memblokir masuknya 45% konvoi bantuan terdaftar sejak genosida dimulai pada Oktober 2023, yang sangat membatasi upaya bantuan.
Juru bicara tersebut menekankan pengiriman yang efektif membutuhkan penyeberangan terbuka, jaminan keamanan bagi pekerja bantuan dan warga sipil, visa bagi staf internasional, dan masuknya pasokan tanpa batas.
Ia juga menggarisbawahi perlunya menghidupkan kembali sektor swasta di Gaza untuk memulihkan kondisi kehidupan minimum.
Pada Kamis dini hari, Trump mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama dari rencana perdamaian yang diusulkannya, yang mencakup pertukaran tahanan dan penarikan pasukan Israel ke apa yang disebut "Garis Kuning" sebagai langkah awal.
Kementerian Dalam Negeri Palestina mengatakan pada hari Jumat bahwa lembaga-lembaganya akan mulai dikerahkan di wilayah-wilayah Gaza yang dikosongkan oleh pasukan Israel yang ditarik, Anadolu melaporkan.
"Lembaga-lembaga kementerian akan mulai dikerahkan di wilayah-wilayah yang ditinggalkan tentara pendudukan di semua kegubernuran di Jalur Gaza, dan akan bekerja keras untuk memulihkan ketertiban dan mengatasi kekacauan yang telah diupayakan oleh pendudukan selama dua tahun terakhir," ungkap kementerian tersebut dalam pernyataan di Telegram.
Menyerukan warganya untuk mematuhi arahan dan instruksi selama beberapa hari mendatang, kementerian mendesak warga "menjaga properti publik dan pribadi, menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat membahayakan nyawa mereka, dan bekerja sama dengan polisi, petugas keamanan, dan petugas layanan."
Pemerintah Israel menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza dan bertukar tahanan dengan faksi-faksi Palestina dalam pernyataan yang dikeluarkan Jumat pagi oleh Kantor Perdana Menteri Israel.
(***)
