RIAU24.COM - Siak-PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan dan Energi (SPE) selaku pemegang saham resmi mengganti jajaran direksi dan komisaris PT Samudera Siak (PT SS) melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler yang berlangsung di Siak, Selasa (5/8/2025).
Keputusan ini diambil lantaran kinerja manajemen sebelumnya dinilai gagal mencapai target inti usaha, termasuk mengalami kerugian secara berturut-turut dalam laporan keuangan tahun 2023 dan 2024.
Juprizal selaku Direktur dan Wira Gunawan sebagai Komisaris diberhentikan secara tidak hormat karena dianggap lalai dalam menjalankan roda perusahaan. Salah satu sorotan utama adalah kegagalan PT SS dalam mempertahankan izin pengelolaan kawasan Pelabuhan Tanjung Buton, yang sebelumnya merupakan bagian penting dari tugas inti perusahaan.
“Kami harus mengambil langkah tegas untuk memberhentikan jajaran direksi yang lama secara tidak dengan hormat karena kelalaian dalam pengelolaan PT SS,” tegas Direktur PT SPS Bob Novitriansyah, Rabu (6/8/2025).
Hal senada disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Siak, Herianto, yang menyatakan bahwa PT SS tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Perhubungan terkait izin operasional pelabuhan.
“Kalau pemerintah pusat sudah tidak memperpanjang izin, itu artinya ada yang tidak beres. Dan yang begini tidak mungkin kita biarkan,” ujarnya.
Herianto menambahkan bahwa Pelabuhan Tanjung Buton adalah aset strategis milik Pemkab Siak yang seharusnya menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun karena pengelolaan yang buruk dan minimnya transparansi, potensi itu justru terbuang sia-sia.
“Potensi PAD kita besar di sana, tapi kenyataannya nol. Kita hampir tidak mendapat apa-apa. Inilah yang membuat Ibu Bupati Afni meminta dilakukan perombakan dan perbaikan menyeluruh,” jelasnya.
Muchsin Diangkat Jadi Direktur Baru, Fokus Benahi Kinerja
Menggantikan kepemimpinan lama, Muchsin ditunjuk sebagai Direktur PT SS yang baru. Meski menolak mengomentari dinamika masa lalu, ia menegaskan komitmennya untuk fokus pada evaluasi internal dan pemulihan performa perusahaan, termasuk memperjuangkan kembali izin pengelolaan pelabuhan.
“Kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk memperjuangkan kembali izin operasional Pelabuhan Tanjung Buton,” ungkap Muchsin.
Ia dinilai memiliki rekam jejak kuat di bidang kemaritiman, yang diharapkan mampu menjadi solusi atas tantangan besar yang dihadapi PT SS saat ini.
Perombakan manajemen ini dilakukan berdasarkan RUPS Sirkuler para pemegang saham sesuai Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengacu pada Anggaran Dasar PT Samudera Siak Pasal 11 Ayat 7d.
Dengan pengurus baru yang dinilai lebih kompeten, diharapkan PT Samudera Siak dapat kembali menjalankan fungsi strategisnya dalam pengelolaan kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan PAD Kabupaten Siak.(Lin)
