RIAU24.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat maraton bersama jajaran Kementerian Keuangan di Istana Negara pada Selasa (22/7/2025), membahas strategi besar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rapat yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas tiga agenda utama: pelaporan APBN 2024, outlook fiskal 2025, dan penyusunan awal APBN 2026.
“Insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, dan kita akan tetap lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat.
Defisit 2025 dan Fokus Belanja Prioritas
Dalam rapat itu, Menkeu juga melaporkan bahwa outlook APBN 2025 diperkirakan mengalami defisit sebesar 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini disebabkan oleh tekanan di sisi penerimaan maupun meningkatnya belanja negara.
Rapat tersebut sekaligus menjadi forum untuk membahas penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan secara resmi pada 15 Agustus mendatang. Namun, Sri Mulyani belum mengungkapkan detail finalnya.
“Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, program-program prioritas dari Presiden seperti makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan, dan infrastruktur ketahanan pangan,” jelasnya.
Belanja juga diarahkan pada pembangunan sektor pendidikan, termasuk digitalisasi sekolah, perbaikan madrasah, serta dukungan terhadap riset dan teknologi melalui Kemendikbudristek.
Arahan Presiden Prabowo: Jaga Defisit, Fokus pada Rakyat
Presiden Prabowo, menurut Sri Mulyani, memberikan sejumlah arahan strategis. Salah satunya adalah dorongan untuk mereformasi sistem penerimaan negara agar pendapatan negara meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya fokus belanja negara pada program-program prioritas rakyat.
“Beliau menyampaikan agar defisit dijaga pada level yang baik. Kalau bisa dibuat sedemikian rupa agar market confidence tetap tinggi, ekonomi berjalan, dan APBN bisa berfungsi sebagai instrumen counter-cyclical,” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Tak hanya bicara fiskal, Prabowo juga meminta percepatan deregulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non-APBN. Ini penting, kata Sri Mulyani, agar ekonomi tidak terus bergantung pada stimulus fiskal dan memberi ruang lebih besar pada sektor usaha dan investasi.
“Berbagai perbaikan regulasi akan didorong untuk mempermudah investasi, perdagangan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya.
Diwarnai Kehadiran Para Pejabat Ekonomi Kunci
Rapat dimulai pukul 16.30 dan baru berakhir sekitar pukul 20.20 WIB. Selain Sri Mulyani, turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Meski belum membeberkan rincian kebijakan fiskal tahun depan, arah pembangunan yang dikedepankan Prabowo mulai terlihat: menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat, menggenjot produktivitas sektor pendidikan dan pangan, serta menciptakan ruang fiskal yang sehat di tengah gejolak ekonomi global.
Dengan waktu yang terus bergulir menuju pengajuan resmi Nota Keuangan ke DPR, publik menanti bagaimana Prabowo dan Sri Mulyani meracik kombinasi antara keberlanjutan fiskal dan ambisi program populis yang sudah digaungkan sejak masa kampanye.
(***)
