Hal ini dia lakukan setelah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip dari liputan6.com, Rabu, 16 Juli 2025.
Beberapa diantaranya karena dianggap tidak lagi membutuhkan bantuan sosial.
"Mungkin yang dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Kenapa? Pertama, karena hasil drone check. Jadi kita cek ke lapangan, ada beberapa penerima manfaat yang memang tidak perlu lagi dapatkan bantuan Iuran. Itu yang pertama," ujarnya.
Salah satu penyebabnya yakni tak mengurus NIK atau belum rekam KTP atau tak memiliki identitas lainnya.
Setelah diseleksi, ke-7 juta nama itu dialihkan kepada yang berhak.
"Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar 7 juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan," ujarnya.
Jika data yang diubah tidak valid, pihaknya siap mengganti nama tersebut.
"Kita masih kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah lewat aplikasi SIK-NG. Jadi itu nanti akan kita tindaklanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindaklanjuti dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi," ujarnya.
