RIAU24.COM -Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa menilai diamnya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam polemiknya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait polemik kasus judi online dapat mengusik hubungan Prabowo dengan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
Sebagai salah seorang menteri di Kabinet Merah Putih, Hensa menilai seharusnya Budi Arie segera memberi penjelasan terkait rekaman suara yang menyeret partai banteng.
Ia mengatakan, klarifikasi diperlukan agar bola liar tak semakin membesar dan melebar ke mana-mana.
"Minimal Budi Arie keluar dan bilang, 'itu bukan saya.' Karena suara itu jelas banget dianggap mirip Budi Arie. Kalau benar, ini serius. PDI Perjuangan adalah partai pemenang tiga kali berturut-turut, dan Budi Gunawan adalah Menko di Kabinet Merah Putih. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu harmoni politik," kata Hensa dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/5).
Perkara ini pun telah dipermasalahkan kader PDIP hingga melaporkannya ke kepolisian. Menurut Hensa, ini pertanda serius untuk Budi Arie.
"Jika PDI Perjuangan saja sampai melaporkan ini ke Bareskrim Polri, ini menurut saya terlihat bahwa PDI Perjuangan meyakini itu merupakan suara Budi Arie," katanya.
Hal lain yang disoroti Hensa yakni sensitivitas hubungan politik antara Prabowo dan PDIP. Dugaan rekaman ini, menurut Hensa, bisa memperburuk hubungan pemerintahan Prabowo dengan PDIP.
"Pak Prabowo sedang berusaha membangun hubungan baik dengan PDI Perjuangan, bahkan ada desas-desus beliau akan hadir di kongres PDIP. Kalau isu ini tidak segera diklarifikasi, bisa mengganggu rencana besar itu," kata dia.
Desakan PDIP
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani mendesak Budi Arie untuk mengklarifikasi tudingannya yang menyebut PDIP terlibat judi online. Puan mengatakan, Budi perlu mengklarifikasi pernyataannya itu agar menghindari spekulasi lainnya di publik.
"Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Meski demikian, Puan meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait hal tersebut dan menunggu penjelasan dari Budi Arie terlebih dahulu.
Sebelumnya, desakan agar Budi meminta maaf juga disampaikan oleh anggota Komisi VI fraksi PDIP, Sadarestuwati. Desakan itu disampaikan saat Komisi VI tengah rapat dengan Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).
Sadarestuwati meminta Budi untuk menyampaikan permintaan maaf dalam kurun waktu 1x24 jam.
"Juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal," kata dia.
Permasalahan ini bermula dari beredarnya rekaman yang diduga suara Budi Arie. Namanya sempat disebut dalam sidang dakwaan kasus judi online Kominfo (sekarang Komdigi).
Dalam rekaman yang beredar tersebut, Budi Arie menyebut ia sengaja terkena framing oleh PDIP termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.
Sejumlah kader PDIP pun melaporkan tudingan tersebut ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5). Ketua Umum relawan Pro Jokowi alias Projo itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP.
(***)