RIAU24.COM - Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada hari Rabu (28 Mei) mengecam model bantuan baru yang didukung AS di Gaza menyusul sehari penuh distribusi yang kacau di wilayah yang dilanda perang itu.
Pada hari Selasa (27 Mei), ribuan warga Palestina bergegas menerima pusat distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) di Rafah di Gaza selatan, yang mengakibatkan kekacauan, lapor AFP.
GHF diumumkan oleh Amerika Serikat awal bulan ini dan bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Israel telah memfasilitasi upayanya, dengan mengatakan bahwa model tersebut menjaga pasokan agar tidak jatuh ke tangan kelompok militan Palestina, Hamas.
Mengecam model bantuan tersebut, kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan di Jepang, "Kemarin kita melihat gambar-gambar yang mengejutkan dari orang-orang yang kelaparan mendorong pagar, putus asa mencari makanan. Itu kacau, tidak bermartabat, dan tidak aman."
"Saya yakin ini hanya pemborosan sumber daya dan mengalihkan perhatian dari kekejaman. Kita sudah memiliki sistem penyaluran bantuan yang sesuai dengan tujuannya," katanya.
Ia menambahkan, “Sementara itu, waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan, jadi pekerjaan kemanusiaan harus diizinkan untuk melakukan tugas penyelamatan nyawa sekarang.”
Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan jumlah makanan pokok bagi penduduk yang bertujuan mencegah krisis kelaparan di Jalur Gaza setelah blokade bantuan selama dua bulan.
Israel juga telah melancarkan operasi darat besar-besaran di seluruh Jalur Gaza utara dan selatan, karena berupaya mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera.
“Israel akan mengizinkan masuknya sejumlah makanan pokok bagi penduduk untuk memastikan tidak terjadi krisis kelaparan di Jalur Gaza,” kata kantor PM Israel dalam sebuah pernyataan.
Krisis semacam itu dapat menggagalkan tujuan militernya, katanya, seraya menambahkan bahwa Israel akan bertindak untuk mencegah Hamas menyita bantuan kemanusiaan ini.
Tel Aviv mengklaim bahwa blokade yang diberlakukan sejak 2 Maret ditujukan untuk memaksa kelompok militan Palestina Hamas memberikan konsesi.
(***)
