RIAU24.COM - Pembisnis asal Amerika Serikat, Elon Reeve Musk resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
EM mengakhrii tugas nya sebagai pegawai pemerintah khusu di Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) usai menjalani masa jabatan penuh.
Dilansir dari Reuters, kabar pengunduran diri Musk dikonfirmasi oleh seorang pejabat Gedung Putih pada Rabu (28/5/2025) malam waktu setempat.
“Proses off-boarding dimulai malam ini,” kata pejabat tersebut.
Sebelumnya, Musk mengunggah pernyataan di platform X miliknya untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas kesempatan yang diberikan selama ia menjalani tugas pemerintahan.
Pengunduran diri Musk berlangsung tanpa seremoni. Ia disebut tidak sempat bertemu langsung dengan Presiden Trump sebelum memutuskan hengkang dari posisinya.
Seorang sumber menyebutkan, keputusan ini diambil di tingkat staf senior pemerintahan. Langkah tersebut diambil hanya sehari setelah Musk mengkritik RUU perpajakan andalan pemerintahan Trump.
Dinilai Kontroversial
Selama bertugas di pemerintahan, Musk kerap menarik perhatian publik dengan gaya kepemimpinannya yang tidak konvensional.
Pada Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) Februari lalu, Musk tampil dengan mengacungkan gergaji mesin berwarna merah metalik sambil menyebutnya sebagai “gergaji mesin untuk memangkas birokrasi”.
Sejak awal, Musk menjanjikan efisiensi besar-besaran di tubuh pemerintahan federal, dengan target penghematan hingga 2 triliun dollar AS.
DOGE mengklaim telah berhasil menghemat sekitar 175 miliar dollar AS.
Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Musk juga secara terbuka menyampaikan ketidaksukaannya terhadap aparatur sipil negara
Program Efisiensi Berlanjut
Masa tugas Musk di pemerintahan sejatinya akan berakhir pada 30 Mei 2025. Meski ia telah mundur, pemerintah menyatakan bahwa program efisiensi melalui DOGE akan tetap dilanjutkan.
Sejumlah menteri disebut telah berdiskusi dengan Gedung Putih mengenai kelanjutan program tersebut tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut dengan Kongres.
Meskipun sebagian infrastruktur DOGE akan tetap dipertahankan, kendali atas anggaran dan kepegawaian diperkirakan akan kembali kepada masing-masing kementerian.
(***)
