RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengomentari hal apa saja yang terjadi jika benar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur dari kursi Menteri Keuangan.
Dia meyakini kemuduran dua menteri itu bakal menjadi sentimen positif di kalangan pelaku pasar dikutip dari inilah.com, Minggu 16 Maret 2025.
Hal ini karena kinerja Sri Mulyani sudah tidak relevan membantu Presiden Prabowo Subianto.
"Berita terkait rencana resign Sri Mulyani mungkin habis Lebaran ya, harusnya menjadi sentimen posisif bagi pelaku pasar. Kenapa? Kita akan jelaskan," ujarnya.
Pertama, cara-cara Sri Mulyani mengelola anggaran, bertolak belakang dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
Terutama soal penerimaan pajak yang mengalami penurunan cukup besar.
"Karena Coretax dan permasalahan administrasi pajak yang tidak disiapkan dengan matang. Itu efeknya ke mana-mana," sebutnya.
Padahal, Sri Mulyani sudah dibantu 3 wamen dengan masuknya Anggito Abimanyu.
Anehnya, Sri Mulyani cenderung menunda terbentuknya Badan Penerimaan Negara.
"Padahal, badan penerimaan negara ini bisa membuat lebih fokus genjot pajak dan kepatuhan pajak." ujarnya.
Kedua, Sri Mulyani tidak bisa mengerem utang ketika menjabat menkeu di era Jokowi.
Utang super jumbo digunakan untuk membangun infrastruktur tanpa perencanaan yang baik.
Akibatnya, utang pemerintah menggunung cepat, bunga utangnya memberatkan anggaran.
"Nah, paniknya sekarang. Tahun 2025 dilakukan efisiensi besar-besaran tanpa perencanaan matang. Dampaknya ke mana-mana, sektor usaha atau swasta berat," sebutnya.
Karena seretnya keuangan negara, pemerintah terpaksa menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ini jelas menggerus popularitas Presiden Prabowo. Tingkat ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran, perpajakan menjadi salah satu ganjalan bagi Prabowo. Makanya, Sri Mulyani menjadi tidak relevan lagi untuk membantu Prabowo," ujarnya.
Beredar kabar rencana mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani setelah Lebaran Idulfitri 2025.
