Mengutip AFP, Rabu (6/8), kedatangan Kim ke kantor kejaksaan khusus di Seoul menarik banyak sorotan. Selain awak media, ada juga pendukungnya yang berbondong-bondong datang dan mengibarkan bendera negara dan spanduk bertuliskan ‘penyidik harus adil’.
Kejaksaan mulai memeriksa Kim sejak pukul 10.00 WIB waktu setempat.
Kim sendiri dituduh berkolusi dengan pedagang saham guna menaikkan harga saham suatu perusahaan antara tahun 2009 dan 2012.
Baca Juga: Agar Sandera Dibebaskan, Netanyahu Minta Kekalahan Hamas di Gaza Harus Tuntas
Hasil tindakan itu, ia menerima hadiah mewah seperti tas tangan desainer senilai USD 2,2 ribu usai sebuah video pada tahun 2022 menunjukkan dirinya menerima tas tangan Dior dari seorang penggemar.
"Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah meskipun saya bukan orang penting. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini," ujar Kim sebelum memasuki kantor kejaksaan khusus di Seoul.
Selain itu ia juga dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen dari partai suaminya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol melambaikan tangan saat pembebasan dirinya setelah Pengadilan Korea Selatan menyatakan bebas di Uiwang, Korea Selatan, Kamis (8/2).
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol melambaikan tangan saat pembebasan dirinya setelah Pengadilan Korea Selatan menyatakan bebas di Uiwang, Korea Selatan, Kamis (8/2).
Saat Kim diperiksa, suaminya, mantan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, juga terjerat kasus. Ia kini ditahan atas penerapan darurat militer pada bulan Desember tahun lalu–tindakan yang menyebabkannya dimakzulkan. Keputusannya itu berawal dari niatnya yang ingin menyelamatkan citra istrinya.
Baca Juga: Kesepakatan Pertahanan Senilai 6 Miliar Dolar Antara Jepang dan Australia, Terbesar Sejak PD II
Sebab, Yoon kala itu memveto tiga rancangan undang-undang investigasi khusus yang disahkan oleh parlemen yang dikuasai oposisi dengan bertujuan untuk menyelidiki tuduhan terhadap Kim.
Veto terakhir dikeluarkan pada akhir November dan seminggu kemudian, Yoon mengumumkan darurat militer.
Ia mengeklaim RUU tersebut merupakan "propaganda politik". Yoon pun dicopot dari jabatannya pada bulan April sehingga mendorong Korsel untuk mengadakan pemilihan umum dadakan pada bulan Juni.
