RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meyakini kasus korupsi Hasto Kristiyanto pelan-pelan menghilang jika PDIP bergabung ke koalisi Merah Putih.
Artinya, dengan bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo Subianto, sama saja merugikan rakyat dikutip dari inilah.com, Jumat 31 Januari 2025.
"Yang dirugikan adalah publik, karena pengusutan dan tekanan pada skandal korupsi yang libatkan PDIP bisa saja mereda, pun bagi pemerintahan Prabowo akan alami kekuasaan penuh tanpa pengawasan ketat," sebutnya.
Tak hanya itu selain tidak adanya oposisi yang berperan sebagai penyeimbang pemerintah, bergabungnya PDIP juga bisa menghambat penegakan hukum lain yang melibatkan PDIP.
Tak kalah pentingnya, jika PDIP bergabung maka sistem pemerintahan akan sama seperti masa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Satu sisi memang menghawatirkan, karena tata kelola pemerintah akan serupa dengan masa Jokowi," sebutnya.
Berbeda dengan Direktur Trust Indonesia Ahmad Fadhli. Pria ini menginginkan PDIP tidak bergabung dengan pemerintahan agar memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harapan dan aspirasi masyarakat di parlemen.
Hal ini karena PDIP merupakan pemenang Pileg 2024.
"Agar setidaknya ada kelompok yang berupaya menyampaikan aspirasi atau kepentingan masyarakat di parlemen. Karena itu penting bagi kita semua berharap PDIP akan mengambil jalan dan positioning tersebut," harapnya.
