RIAU24.COM - Anggota Baleg DPR Arif Rahman menyebut pihaknya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Hal ini karena dana umat harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para jemaah, dikutip dari rmol.id, Kamis, 6 November 2025.
Tambahnya, pengelolaan dana haji perlu diawasi secara ketat.
Dia pun meminta Komisi VIII DPR memainkan peran sentral dalam memastikan pengawasan dilakukan secara maksimal.
"Penggunaan dana haji harus transparan dan diawasi ketat, karena ini dana umat yang harus juga kembali kepada bagaimana kita mensejahterakan umat, terutama jemaah-jemaah haji," ujarnya.
Tambahnya,transparansi dalam pengelolaan dana haji juga harus sejalan dengan upaya mengatasi persoalan daftar tunggu (waiting list) yang panjang.
Calon jemaah telah berkorban besar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga pengelolaan dana mereka harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Pengorbanan masyarakat kita ini untuk berhaji sangat luar biasa dan kita harus memberikan kenyamanan untuk jemaah haji ke depannya," sebutnya.
Dia juga mendorong agar pengelolaan dana haji dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kecurigaan dan potensi penyalahgunaan dana umat.
