RIAU24.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi perhatian publik setelah isu pembengkakan utang mencuat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak berkomentar panjang soal persoalan tersebut dan menegaskan bahwa utang Whoosh kini menjadi kewenangan pemerintah saat ini.
“Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Solo, Senin (27/10/2025), dikutip dari Warta Kota.
Utang Whoosh Jadi Polemik, Pemerintah Prabowo Ambil Alih Utang proyek kereta cepat sempat menimbulkan perdebatan publik.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan, Purbaya, menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk melunasi pinjaman tersebut.
Sejumlah pihak kemudian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan mark up pada proyek tersebut. KPK pun telah menyatakan memulai proses penyelidikan awal.
Proyek Whoosh sendiri memiliki nilai investasi mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116 triliun, dengan 75 persen dananya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Sebelumnya, Jokowi sudah menegaskan bahwa pembangunan Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” kata Jokowi.
Menurutnya, kereta cepat Whoosh hadir sebagai solusi atas kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, yang selama ini menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi negara.
“Dari kemacetan itu, negara rugi sekitar Rp 65 triliun per tahun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek plus Bandung, sudah di atas Rp 100 triliun,” ungkapnya.
(***)
