RIAU24.COM - Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama menginginkan evaluasi dalam skala besar menyikapi pembekuan kenaikan tunjangan DPR yang memicu aksi unjuk rasa.
Pihaknya juga turut menegaskan PKB mendukung evaluasi, dikutip dari rmol.id, Rabu, 3 September 2025.
"Kami mendukung langkah pimpinan DPR RI untuk mengevaluasi tunjangan. Karena permasalahan mengenai tunjangan ini menimbulkan kecemburuan yang akhirnya meledak dengan aksi kemarin," ujarnya.
Pihaknya juga berkomitmen mempercepat pembahasan sejumlah regulasi pro-rakyat, termasuk RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Perampasan Aset. Partai juga menyiapkan agenda reformasi jaminan sosial bagi pekerja gig.
"Yang paling penting bagi kami aspirasi dari siapapun yang memperjuangkan aspirasi masyarakat itu harus didengar dan harus diimplementasikan ke dalam kebijakan yang pro rakyat," sebutnya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi korban demonstrasi.
"Kita dorong agar mereka memperoleh hak dan kewajiban mereka, sekaligus mereka yang menjadi pelaku itu memperoleh ganjaran. Kami pastikan setiap orang menerima keadilan," sebutnya.
