RIAU24.COM -Kabar perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto kembali menguat. Spekulasi ini mencuat setelah Presiden memberi amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada 1 Agustus 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa reshuffle hanya akan terjadi jika diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Setiap minggu muncul pertanyaan soal reshuffle, walaupun sudah dijawab beberapa kali. Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh presiden. Jadi selama tidak diumumkan, kita tidak perlu berspekulasi,” kata Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kamis (14/8).
Hasan menambahkan, saat ini para pejabat kabinet tengah fokus bekerja memenuhi target program-program pemerintah.
Amnesti dan Arah Politik PDIP
Isu reshuffle semakin santer karena amnesti terhadap Hasto berbarengan dengan pembebasan Thomas Trikasih Lembong melalui mekanisme abolisi. Thomas adalah eks tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Usai langkah politik tersebut, PDIP mengumumkan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bahkan disebut-sebut akan bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran. Padahal sejak pelantikan kabinet pada Oktober 2024, PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar koalisi pendukung pemerintah (Koalisi Indonesia Maju plus).
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pemberian amnesti ini memiliki konsekuensi politik.
“Bila skema amnesti diterima Hasto, maka peran PDI-P kecenderungannya lebih besar sebagai mitra strategis ketimbang mitra kritis,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (1/8/2025). Menurutnya, tidak menutup kemungkinan PDIP akan masuk dalam kabinet Merah Putih.
Pertemuan Prabowo-Megawati
Sejumlah pertemuan antara elite Gerindra dan PDIP memperkuat spekulasi ini. Presiden Prabowo menyambangi kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, pada 7 April 2025, dengan alasan silaturahmi Idul Fitri 1446 H.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa kali menemui Megawati atas utusan langsung dari Presiden. Namun, Dasco enggan membeberkan isi pesan yang disampaikan.
Selain itu, sikap PDIP di parlemen juga terlihat selaras dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, dukungan pada revisi UU TNI yang menuai kontroversi publik. PDIP memiliki posisi strategis sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, Ketua DPR dari PDIP, serta Ketua Panja RUU TNI yang dijabat kader PDIP, Utut Adianto.
Reshuffle dan Faktor Pertimbangan
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menilai keputusan Prabowo untuk reshuffle dipengaruhi banyak faktor: penyegaran kabinet, penguatan dukungan politik, penyesuaian akibat konflik internal partai, atau mengganti menteri kontroversial yang bisa mengganggu citra pemerintah.
Arya juga menyebut, Prabowo kemungkinan menunggu arah sikap politik PDIP sebelum mengambil keputusan. Bahkan, sepekan sebelum pengumuman amnesti, Prabowo sempat berkelakar akan mengganti menteri yang lamban atau tidak mampu menjalankan perintah.
Prabowo mencontohkan saat rapat kabinet membahas program Koperasi Desa. Ia menunjuk Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
“Saya tanya, bisa atau tidak? Dijawabnya ‘bisa Pak’. Oh bagus, itu jawaban yang saya suka,” kata Prabowo dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/8).
Hasto, Sekjen Terlama PDIP
Terlepas dari polemik hukum yang sempat menjeratnya, Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan tertutup di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8), usai Kongres VI PDIP di Bali.
Hasto kini tercatat sebagai sekjen terlama dalam sejarah PDIP, menjabat sejak 2015 menggantikan Tjahjo Kumolo. Ia bertahan tiga periode berturut-turut, melewati catatan para pendahulunya seperti Alexander Litaay, Soetjipto Soedjono, Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo.
Meski sempat divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap terkait Harun Masiku, Hasto tidak pernah diganti. Selama proses hukum, Megawati mengambil alih tugas kesekjenan.
Menurut politikus PDIP Adian Napitupulu, penunjukan kembali Hasto menunjukkan kepercayaan penuh Megawati. “Kasus hukum yang sempat menjerat Hasto tidak menjadi masalah,” kata Adian.
(***)
