RIAU24.COM - Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Alaska minggu depan, tempat pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, seorang pejabat senior AS dan tiga orang yang diberi pengarahan tentang diskusi tersebut, mengatakan, demikian laporan NBS News.
Salah satu orang yang diberi pengarahan mengenai diskusi pertemuan Trump-Putin mengatakan, "Hal itu sedang dibahas."
Sementara pejabat senior AS dan orang-orang yang diberi pengarahan mengenai masalah tersebut mengatakan bahwa belum ada kunjungan yang difinalisasi, dan masih belum jelas sampai sekarang apakah pemimpin Ukraina akan pergi ke Alaska untuk pertemuan tersebut.
Sebaliknya, pejabat senior pemerintahan mengatakan bahwa hal itu sangat mungkin.
"Semua orang sangat berharap hal itu akan terjadi," kata pejabat itu.
Ketika ditanya apakah pemerintahan Trump telah resmi mengundang Zelensky ke Alaska, seorang pejabat senior, seraya menambahkan bahwa Trump tetap terbuka terhadap pertemuan puncak trilateral, mengatakan, "Saat ini, Gedung Putih sedang fokus merencanakan pertemuan bilateral yang diminta oleh Presiden Putin."
Pemerintah Ukraina belum menanggapi komentar tersebut.
Pertemuan Trump-Putin di Alaska
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu pada tanggal 15 Agustus di Alaska untuk membahas proposal perdamaian kontroversial yang akan membuat Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah kepada Rusia, Kyiv Independent melaporkan.
Menurut sumber di Kantor Kepresidenan Ukraina, Putin menyampaikan rencana tersebut kepada utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dalam sebuah pertemuan di Moskow awal pekan ini.
Berdasarkan proposal tersebut, Kyiv akan menarik pasukannya dari dua wilayah yang sebagian diduduki, Donetsk dan Luhansk.
Sebagai imbalannya, Rusia akan menarik pasukannya dari sebagian wilayah Kharkiv dan Sumy di timur laut Ukraina, tempat pasukannya saat ini menguasai wilayah terbatas.
Putin juga mengindikasikan bahwa Rusia akan menerima garis depan saat ini di Zaporizhzhia selatan dan Kherson, di mana Moskow menguasai sebagian besar wilayah tetapi tidak menguasai ibu kota regional.
Namun, Ukraina tidak berniat menerima persyaratan tersebut.
(***)
