RIAU24.COM - Inggris pada hari Rabu menolak kritik Presiden AS Donald Trump atas pengakuannya terhadap negara Palestina, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak mencerminkan pemberian penghargaan kepada Hamas; sebaliknya, itu tentang mendukung rakyat Palestina.
Perdana Menteri Inggris pada hari Selasa mengeluarkan ultimatum kepada Israel bahwa mereka akan mengakui negara Palestina kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza.
Otoritas Palestina telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 60.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, telah dibunuh oleh Israel dalam perang dua tahun di Gaza.
Jika penderitaan dan kelaparan di Gaza berlanjut dan gencatan senjata permanen tidak tercapai, dengan pembentukan koridor kemanusiaan yang stabil pada bulan September, maka Inggris akan mengakui kenegaraan Palestina.
Presiden AS Donald Trump bereaksi terhadap keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa menurutnya Hamas tidak pantas diberi penghargaan berupa pengakuan kemerdekaan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membalas Keir Starmer dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menyetujui persyaratan semacam itu.
“Starmer menghadiahi terorisme mengerikan Hamas dan menghukum para korbannya. Negara jihadis di perbatasan Israel hari ini akan mengancam Inggris esok hari. Upaya menenangkan teroris jihadis selalu gagal. Hal itu juga akan mengecewakan Anda. Hal itu tidak akan terjadi," kata Netanyahu.
Ketika ditanya tentang kritik dari AS dan Israel, Menteri Perhubungan Inggris Heidi Alexander, yang ditunjuk sebagai juru bicara media pemerintah, mengatakan di Radio LBC, "Ini bukan hadiah untuk Hamas. Hamas adalah organisasi teroris keji yang telah melakukan kekejaman yang mengerikan. Ini tentang rakyat Palestina. Ini tentang anak-anak yang kita lihat di Gaza yang kelaparan sampai mati."
Prancis juga telah mengajukan ultimatum serupa kepada Israel, dan beberapa negara Barat lainnya, seperti Australia, Kanada, Finlandia, Selandia Baru, Portugal, Andorra, dan San Marino, telah menandatangani pernyataan yang mengakui kenegaraan Palestina.
Mereka menganggapnya sebagai langkah penting menuju solusi dua negara.
(***)
