RIAU24.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal intervensi dalam pemungutan suara ulang (PSU) dan Pilkada 2024 yang diulang di lima wilayah.
Awalnya Azis bertanya kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang besarnya potensi intervensi jelang persiapan pemilihan ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, serta PSU di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara dikutip dari rmol.id, Selasa, 15 Juli 2025.
"Ada enggak intervensi terhadap lima daerah ini yang mau melaksanakan PSU maupun pilkada ulang?" tanyanya dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI tentang Persiapan PSU dan Pemilihan Ulang Pilkada 2024 di lima wilayah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kompak menyebut tak ada intervensi.
"Tidak ada," tegas Afif dan Bagja.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk juga ikut menjawab pertanyaan Azis, dengan menyatakan intervensi dalam bentuk apa pun tidak dilakukan pihak mana pun pada proses PSU dan pemilihan ulang di lima wilayah itu.
Setelah mendapat jawaban seperti itu, Azis mengingatkan agar PSU dan pilkada ulang kali ini dapat berlangsung jujur dan adil, dan tidak lagi memunculkan gugatan di MK dan berujung PSU lagi.
"Jadi itu yang perlu kita tandaskan, jangan sampai kita sudah susah-susah, pemerintah dan DPR sudah menyetujui untuk ada anggaran masih ada intervensi, masih ada kasak-kusuk dari pihak-pihak di luar yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pilkada ini. Tidak boleh ada itu," ujarnya.
