RIAU24.COM - Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk membahas persoalan harga dan kesejahteraan petani kelapa di wilayah Riau. Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Riau pada Senin (7/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Adam Syafaat, dan dihadiri anggota Komisi II lainnya, yakni Siti Aisyah, Dodi Nefeldi, dan Monang Eliezer Pasaribu. Dari pihak Dinas Perkebunan hadir Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Defris Hatmaja, serta Kepala Bidang Produksi, Vera Virgianti.
Dalam pembukaannya, Adam menegaskan pentingnya standarisasi harga kelapa untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar yang merugikan. Ia menyebut, kelapa merupakan komoditas penting yang menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di daerah pesisir Riau.
“Kami ingin meminta penjelasan dari Dinas Perkebunan mengenai langkah konkret yang dapat ditempuh untuk menstandarkan harga kelapa. Ini penting agar petani bisa mendapatkan pendapatan yang layak dan hidup yang lebih sejahtera,” ujar Adam.
Adam juga menyoroti kondisi petani kelapa di wilayah pesisir yang kerap menerima harga jual rendah tanpa adanya jaminan penghasilan yang stabil, meskipun kehidupan mereka bergantung pada komoditas tersebut.
Menanggapi hal itu, Defris Hatmaja mengungkapkan sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi sektor perkebunan kelapa di Riau. Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada regulasi resmi terkait harga kelapa, minimnya korporasi petani di sektor hilir, serta rendahnya nilai jual karena sebagian besar petani hanya menjual kelapa dalam bentuk bahan mentah.
“Permasalahan utamanya adalah belum adanya regulasi harga, sehingga harga kelapa sangat tergantung pasar. Selain itu, petani masih lemah dalam pengolahan hasil, yang menyebabkan nilai jual tetap rendah,” jelas Defris.
Komisi II DPRD Provinsi Riau mendorong Dinas Perkebunan untuk segera merumuskan langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut, termasuk kemungkinan pembentukan koperasi atau korporasi petani serta peningkatan kapasitas pengolahan produk kelapa.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi titik awal bagi perbaikan sistem tata niaga kelapa di Riau guna meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.
