RIAU24.COM - Siak-Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Siak, Wiwik Widaningsih, SE, angkat bicara terkait beredarnya proposal permintaan dana yang mencatut nama organisasi PWI Siak ke sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan di daerah tersebut.
Dengan tegas, Wiwik menyatakan bahwa proposal yang beredar bukan berasal dari PWI Siak yang sah di bawah kepemimpinannya. Ia menilai, dokumen tersebut hanya menggunakan atribut serupa PWI tanpa dasar keorganisasian yang jelas.
"Kami tidak pernah mengedarkan proposal apa pun dalam waktu dekat ini. Bahkan selama saya memimpin dua periode, tidak ada pengajuan bantuan sampai ke tingkat kecamatan. Bisa jadi itu hanya klaim-klaim sepihak yang mengatasnamakan PWI," ujar Wiwik saat dikonfirmasi, Minggu (25/5).
Wiwik mengakui bahwa beberapa hari terakhir ia menerima banyak pertanyaan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau bingung atas beredarnya proposal tersebut. Ia pun memastikan bahwa kegiatan resmi PWI Siak berjalan tanpa meminta bantuan dana melalui proposal terbuka.
"Memang benar, dalam waktu dekat kita akan menggelar kegiatan. Tapi itu sepenuhnya didukung mitra kerja kami yang resmi. Tidak ada permintaan dana ke luar melalui proposal seperti yang beredar," tegas Wiwik.
Komitmen Profesionalisme PWI Siak
Di bawah kepemimpinan Wiwik, PWI Siak justru dikenal dengan capaian-capaian organisasi yang solid dan terukur. Dalam empat tahun terakhir, sejumlah prestasi berhasil ditorehkan, termasuk keberhasilan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Riau, serta pelaksanaan berbagai pelatihan dan seminar jurnalistik.
Lebih membanggakan lagi, hampir 97 persen anggota PWI Siak telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan oleh Dewan Pers — sebuah indikator kualitas dan profesionalisme insan pers di daerah berjuluk "Negeri Istana" ini.
"UKW adalah prioritas utama sejak awal saya memimpin. Kita selektif dalam merekrut anggota baru. Tidak asal comot. Saya selalu tekankan bahwa PWI bukan sekadar organisasi, tapi rumah bersama. Harus kita jaga marwah dan tata kelolanya," pungkas Wiwik.
Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk selalu melakukan konfirmasi resmi kepada pengurus PWI jika menerima proposal atau dokumen yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
"Jangan ragu untuk hubungi kami langsung jika ada yang mencurigakan. Jangan sampai ada yang dirugikan," tutupnya.(Lin)
