RIAU24.COM -Presiden Prabowo Subianto mengundang dua petinggi Gerindra di tengah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Prabowo mengundang Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk makan siang di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025. Selain keduanya, hadir pula Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Muzani mengatakan, pertemuan itu tidak membahas soal pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dia mengklaim, makan siang itu tidak membahas hal serius.
"Makan siang tidak ada yang serius. Engga membahas yang politis," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.
Muzani mengaku belum mengetahui kabar mundurnya Hasan. Dia juga tidak mengetahui Hasan sudah mengundurkan diri sejak Senin, 21 April 2025.
"Saya belum tahu maka dari itu cerita atau berita itu saya belum bisa konfirmasi kebenarannya," kata dia.
Ditanya pengganti Hasan Nasbi, Muzani kembali mengatakan belum mengetahui informasi pengunduran diri Hasan. Meski begitu, Muzani mengatakan, gaya komunikasi pemerintah memang harus terus disempurnakan. Sehingga, informasi bisa lebih cepat dan tepat disampaikan kepada masyarakat.
Hasan Nasbi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan mengatakan sudah mengundurkan diri sejak Senin, 21 April 2025 lalu. Surat pengunduran diri Hasan sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab dan Mensesneg.
"Pada 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya. Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa, 29 Aprili 2025. Anggota Kantor Komunikasi Presiden Ujang Komarudin.
Hasan mengaku, mengundurkan diri karena ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Ucapan itu juga pernah disampaikan Hasan pada beberapa tayangan podcast.
"Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," kata dia.
Hasan mengatakan, mengundurkan diri merupakan jalan terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa depan. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena sebelumnya telah memberikan amanat sebagai juru bicara presiden.
"Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden, masih jauh dari apa yang beliau harapkan," kata Hasan.
Hasan mengatakan, keputusan mengundurkan diri bukan keputusan tiba-tiba dan emosional. Keputusan mengundurkan diri sudah diambil secara matang. Namun, Hasan tidak menjelaskan detail pertimbangan mengundurkan diri.
"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," kata dia.
Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Surat pengunduran diri Hasan sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab dan Mensesneg.
"Pada hari ini, 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya. Mensesneg dan Seskab," kata Hasan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelummya membantah Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di-reshuffle setelah perubahan struktur juru bicara utama Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa setelah dirinya ditunjuk sebagai juru bicara utama Presiden.
“Enggak (reshuffle). Saya diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Pada pertengahan Maret, Tempo mengalami sederet teror. Teror terdiri dari kiriman paket kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong, hingga kejahatan digital berupa doksing terhadap Francisca Christy Rosana alias Coca, jurnalis desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus.
Alih-alih mengecam teror, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi justru memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak.
“Sudah dimasak saja,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Pernyataan tersebut didasarkan pada respons Cica di media sosial X, yang dianggap Hasan sebagai lelucon. Ia berpendapat bahwa jika korban sendiri tidak merasa terancam, maka insiden ini sebaiknya tidak dibesar-besarkan.
“Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” kata Hasan.
Hasan juga mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim benar-benar merupakan ancaman atau hanya sekadar lelucon. “Apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes,” ujar Hasan Nasbi.
Presiden Prabowo mengakui ucapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor Tempo salah.
Dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana untuk dimasak saja.
"Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira Beliau menyesal," kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 6 April 2025.
PELUANG PEMAKZULAN WAPRES GIBRAN
Isu soal pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, dalam kondisi global yang tengah berada di ambang ketegangan geopolitik dan perang ekonomi, kemampuan seorang wakil presiden seharusnya jadi sorotan utama. Sayangnya, menurut Rocky, Gibran justru menunjukkan indikasi ketidakmampuan mengemban tanggung jawab besar itu.
Dalam diskusi bersama jurnalis senior Harsubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menyoroti kemungkinan pemakzulan Gibran yang semakin santer dibicarakan. Hal ini, menurutnya, bukan sekadar manuver politik, melainkan respons atas kondisi global yang menuntut pemimpin dengan kapasitas mumpuni.
Dia menyebut Gibran gagal menunjukkan kapasitas sebagai wakil presiden. Ia bahkan menilai Gibran lebih ingin menonjolkan diri dibandingkan menunjukkan kemampuan.
"Ya, dalam kompleksitas isu dunia ini, masuk lagi isu kelihatannya tidak akan pernah tenggelam, yaitu isu kondisi, kapasitas dan kedudukan legitimasi dari wakil presiden, yang dipersoalkan terus, dan pada akhirnya dipersoalkan oleh semua kalangan," kata Rocky.
"Karena makin terlihat, bahwa Pak Gibran ini semakin ingin menonjolkan diri, bukan lagi menunjukkan diri, gagal terus," lanjut Rocky.
Rocky menyoroti latar belakang politik Gibran yang menurutnya dipaksakan. Ia menyebut, keputusan Presiden Joko Widodo menyodorkan anaknya terlalu dini ke panggung politik sebagai bentuk “salah asuh”.
Menurut Rocky, tantangan geopolitik global saat ini menuntut peran aktif seorang wakil presiden dalam menyusun konsep kebijakan. Namun ia menilai Gibran tidak mampu mengemban peran itu.
"Jadi memang ada kapasitas yang tidak cukup, jadi salah asuh dari awal oleh ayahnya yang dengan cepat-cepat menyodorkan Gibran ke wilayah politik. Padahal ia sebetulnya masih sangat belia untuk memahami rumitnya dan kompleksiti dari dunia politik," jelasnya.
"Nah sekarang dia diuji justru dalam sistem global yang menghendaki wakil presiden itu terlibat aktif menyusun konsep, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Gibran," katanya.
Rocky menyayangkan tim di sekitar Gibran yang dinilainya justru mendorong Gibran tampil sebagai figur yang ingin diingat publik sebagai wakil presiden, alih-alih mempersiapkan substansi peran.
Rocky menegaskan bahwa dalam situasi global yang rawan, khususnya terkait perang tarif saat ini, kebutuhan akan pemimpin berkualitas sangat penting. Menurutnya, Gibran tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk membaca potensi konflik internasional dan regional.
"Nah, sebaliknya, Pak Gibran kelihatannya oleh timnya diarahkan untuk mengambil momen untuk mengingatkan bahwa dia adalah wakil presiden. Padahal orang tahu memang dia wakil presiden," kata Rocky.
"Dari segi konsep Pak Gibran tidak mampu di situ tuh. Ini tim wapres nggak ngerti bahwa dunia sedang berubah dan semua orang menghendaki adanya kecerdasan keluar dari otak dari isi kepala wakil presiden, isi kepala para menteri, untuk supaya Indonesia bersiap menghadapi potensi tertinggi atau potensi ultimate solution atau sesuatu yang kita anggap, kalau perdagangan berhenti, maka semua negara akan mencari aman," jelas Rocky.
Dalam situasi krisis, menurut Rocky, potensi instabilitas politik bisa menjadi pintu masuk pada konflik yang lebih besar.
Rocky menyatakan bahwa pembicaraan soal pemakzulan Gibran sebenarnya tidak melanggar konstitusi. Bahkan menurutnya, jika dilakukan dalam kerangka hukum, pemakzulan adalah langkah yang sah.
"Dalam upaya mencari aman itu akan ada krisis politik. Nah, krisis politik itu harus diselesaikan lewat apa? Ya, lewat pertarungan militer atau pertarungan perang pada akhirnya kan," ujarnya.
"Kita ingin lihat bahwa pengkondisian yang sedang dilakukan itu memang mengarah pada pemakzulan wakil presiden. Apakah itu salah? Nggak salah itu, ada fasilitas yang disediakan oleh konstitusi, yang disediakan oleh hukum," tegas Rocky.
Namun, ia memperingatkan bahwa yang tidak boleh terjadi adalah tindakan-tindakan politik yang terlalu pragmatis dan oportunis untuk mempertahankan posisi Gibran.
Rocky juga menyinggung kemungkinan yang lebih ekstrem, yakni jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan menjalankan tugas, maka Gibran secara otomatis akan menggantikannya sebagai presiden. Menurutnya, ini justru menjadi skenario yang sangat berisiko.
"Yang tidak boleh adalah, kalau akibat dari upaya untuk mempertahankan kedudukan Pak Gibran itu maka cawe-cawe di partai-partai pendukung itu menjadi sangat pragmatis atau oportunis," tambahnya.
(***)
