RIAU24.COM -Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan sebagai wakil presiden (wapres). Mengapa analis hukum dan politik menganggap langkah itu "sangat-sangat sulit" dilakukan?
Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan, landasan pelanggaran hukum untuk melakukan pemakzulan ke putra sulung Presiden Ke-7 Joko Widodo itu menurutnya masih lemah, termasuk jika menggunakan alasan perubahan aturan batas usia yang melanggengkan Gibran menjadi cawapres.
"Gibran itu berdua sama Prabowo dalam setiap proses pilpres lalu. Jadi enggak mungkin Gibran saja dianggap salah…Kecuali kalau misalnya nih, Gibran tertangkap sendirian melakukan perbuatan tercela, misalnya mabuk, atau misalnya dia korupsi sendirian, itu baru kuat, tapi lagi-lagi itu juga tidak mudah," kata Bivitri melansir BBC News Indonesia, Senin (28/04).
Dari sisi politik, pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor pun melihat peluang pemakzulan Gibran sangat kecil.
Senada, pengamat politik BRIN Firman Noor juga melihat bahwa Prabowo tidak mungkin bergerak atau menindaklanjuti usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu.
Analisis dia karena Prabowo masih memerlukan Jokowi.
"Prabowo itu masih melihat Jokowi sebagai satu elemen penting dalam dunia politik yang tidak bisa dia tinggalkan, manakala dia ingin nyaman dan langgeng berkuasa," kata Firman.
Selain itu, kata Firman, loyalis Jokowi pun masih banyak di posisi-posisi strategis kekuasaan sehingga upaya untuk melepaskan Jokowi akan membuat posisi Prabowo menjadi lemah.
"Dan dia juga masih merasa berterima kasih dengan Jokowi. Jadi upaya untuk mendongkel Jokowi melalui anaknya seperti yang diharapkan oleh purnawirawan itu masih jauh dari hitung-hitungan Prabowo dan saya yakin tidak akan di-follow up."
Firman melihat usulan pemakzulan itu sebagai ekspresi kekecewaan atas kapasitas Gibran yang dipandang masih jauh dibandingkan wapres sebelumnya, seperti Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwana IX, Adam Malik, BJ Habibie dan wapres lainnya.
"Jadi usulan ini saya baca sebagai ekspresi orang tua yang peduli dengan bangsanya, yang memperlihatkan juga bahwa kita dalam situasi yang very very big trouble. Saya kira sebenarnya juga mereka paham lah ini susah, tapi mereka harus bersuara. Kalau enggak siapa lagi," kata Firman.
"Ditambah lagi proses Gibran naik jadi wapres melalui proses nepotisme. Gibran itu refleksi bagaimana nepotisme berjalan di negara kita. Jadi contoh paling gamblang, sulit untuk dipungkiri," katanya.
Sementara itu, Bivitri melihat usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu lebih untuk "mengguncangkan" wacana yang kini berkembang, yaitu adanya matahari kembar dalam pemerintahan, merujuk pada Prabowo dan Jokowi.
"Selain itu, Prabowo dan TNI sangat dekat, sedangkan Jokowi dekatnya kepolisian. Dengan usulan dari purnawirawan TNI ini semacam kompetisi politik antar dua kekuatan untuk meletakkan peran mereka dalam percaturan politik," katanya.
(***)
