RIAU24.COM -Isu dugaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menghantui lanskap politik Indonesia.
Meski berkali-kali dinyatakan sah oleh berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, perkara ini hidup kembali lewat manuver kelompok advokat yang mengklaim memiliki "bukti baru" terkait keabsahan dokumen pendidikan Jokowi.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/4), tim kuasa hukum pelapor mengungkapkan bahwa bukti-bukti itu memuat ketidaksesuaian administratif dan dugaan manipulasi data di perguruan tinggi tempat Jokowi mengenyam pendidikan.
"Kami menuntut investigasi independen untuk menjaga integritas konstitusi kita," kata ketua tim hukum pelapor.
Respons publik terbelah. Satu pihak menganggap isu ini sekadar upaya delegitimasi pasca-kekalahan di Pilpres 2024, namun pihak lain memandangnya sebagai hak konstitusional warga negara untuk meminta kejelasan.
Sumber di lingkungan Istana, yang berbicara dengan syarat anonim, mengakui bahwa ada kekhawatiran isu ini akan merusak proses transisi politik menuju pemerintahan baru.
"Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu yang meledakkan kredibilitas seluruh proses politik," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina menilai, kegagalan Istana untuk segera merespons akan memperburuk sentimen publik.
"Ini bukan lagi sekadar perkara administratif. Ini soal kepercayaan terhadap institusi negara," tegasnya.
(***)
