RIAU24.COM -Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, menghadapi badai politik yang belum reda.
Uji materi batas usia capres-cawapres yang memenangkan Gibran di Mahkamah Konstitusi terus dipertanyakan publik.
Banyak pihak menilai, keputusan itu sarat dengan kepentingan politik dan mengabaikan prinsip keadilan prosedural.
Di tengah itu, tekanan dari kalangan sipil meningkat.
Sejumlah organisasi mahasiswa menuntut agar TNI benar-benar menjaga netralitas, dan tidak memberi ruang kepada politisi muda seperti Gibran untuk menggunakan institusi negara demi penguatan kekuasaan dinasti.
"Kalau Gibran tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang politik keluarganya, maka lima tahun ke depan bukan hanya ujian baginya, tapi bagi demokrasi Indonesia," kata aktivis Koalisi Mahasiswa Anti Dinasti.
Sejauh ini, Gibran belum memberikan respons eksplisit terhadap gelombang kritik itu.
Dalam beberapa kesempatan, ia memilih merespons dengan pendekatan santai dan diplomatis, berusaha membangun citra pemimpin muda yang modern dan adaptif.
Namun analis memperingatkan bahwa persepsi publik sangat mudah berubah.
"Simbolisme politik itu penting. Kalau Gibran terus diasosiasikan dengan manipulasi hukum dan privilese keluarga, maka legitimasinya akan runtuh sebelum sempat membangun prestasi," kata dosen ilmu politik Universitas Indonesia.
(***)
