RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut surat yang berisi permintaan data kader partai yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum juga mendapat balasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, upaya ini sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan melalui SPPG, dikutip dari rmol.id, Minggu 19 Juli 2026.
"Sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," ujarnya.
Tambahnya, sejak awal DPP PDIP melarang seluruh kader mengambil keuntungan dari Program MBG.
Hal ini karena berbagai kritik yang mengiringi pelaksanaan Program MBG.
Serta munculnya dugaan penyimpangan hingga kasus korupsi membuat publik mendesak agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
"Ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG yang mengatasnamakan rakyat tersebut," ujarnya.
