RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meyakini Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini terlihat dari respons sikap Jokowi yang tidak membahas soal dugaan markup Whoosh yang sedang disorot, dikutip dari rmol.id, Selasa, 28 Oktober 2025.
"Namun Jokowi malah membahas soal mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung," ujarnya.
"Perilaku Jokowi sama dengan orang yang mudah berjanji atau mengiyakan, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan apa yang dijanjikannya, atau omongannya tidak tulus dan tidak dilakukan," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga disebutnya sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus Whoosh yang tidak memberikan dampak dalam mengurai kemacetan yang diutarakan.
"Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya. Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum," ujarnya.
Untuk diketahui, sejak awal 2025, KPK disebut sudah melakukan penyelidikan terkait proyek Whoosh.
Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh KPK. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang dimintai keterangan.
