RIAU24.COM - Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengumumkan pada hari Kamis (9 Oktober) bahwa partainya, Otzma Yehudit, akan memberikan suara menentang fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan.
Pada fase pertama, Hamas akan membebaskan semua sandera dengan imbalan tahanan Palestina.
Ben Gvir mengatakan bahwa untuk saat ini, ia tidak akan keluar dari partai politik Benjamin Netanyahu, tetapi jika Hamas tidak dibubarkan, Otzma Yehudit akan menjatuhkan pemerintah.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, seorang pemimpin sayap kanan, juga mengumumkan bahwa partainya, Zionisme Religius, akan menentang kesepakatan tersebut.
"Hati kami dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan karena semua sandera diharapkan pulang," ujar menteri tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Namun di samping kegembiraan ini, kita tidak boleh — dalam keadaan apa pun — mengabaikan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar: pembebasan ribuan teroris, termasuk 250 pembunuh yang diperkirakan akan dibebaskan dari penjara," tambahnya.
'Netanyahu telah mencapai tujuannya di Gaza'
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mencapai tiga tujuan perang yang ia inginkan di Gaza, klaim juru bicaranya, Shosh Bedrosian.
Berbicara dalam sebuah pengarahan yang disiarkan televisi, Bedrosian menyatakan mewakili Netanyahu.
Pernyataan ini muncul di tengah persiapan Israel untuk meratifikasi pembebasan sandera dan pengumuman perjanjian gencatan senjata.
Dalam pernyataannya, Bedrosian mengatakan, "Kita telah mencapai titik kritis dalam perang ini. Sejak hari pertama perang ini, Perdana Menteri telah menetapkan tiga tujuan — memulangkan semua sandera kita, mengalahkan dan membubarkan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel."
Dalam pernyataan yang mengisyaratkan deklarasi kemenangan, ia mengatakan, “Semua tujuan perdana menteri kini telah tercapai.”
Hamas tolak 'Dewan Perdamaian' Trump untuk Gaza
Seorang pejabat senior Hamas dilaporkan mengatakan bahwa kelompok militan Palestina tersebut menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk membentuk ‘Dewan Perdamaian’ sementara yang akan mengawasi pemerintahan Gaza, yang dipimpin oleh presiden AS sendiri.
Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan kepada Al Arab, stasiun televisi Qatar, pada hari Kamis (9 Oktober), "Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Semua faksi, termasuk Otoritas Palestina, menolak ini."
Pernyataan tersebut muncul setelah Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan gencatan senjata untuk membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza dengan imbalan ratusan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, menyusul negosiasi tidak langsung di Mesir.
(***)
