RIAU24.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah telah memangkas jumlah regulasi distribusi pupuk dari 145 aturan menjadi tiga tahapan utama.
Sebelumnya distribusi pupuk diatur melalui mekanisme yang sangat panjang dan berbelit.
Sebanyak 12 kementerian, 38 gubernur, serta 514 bupati dan wali kota harus memberi persetujuan sebelum pupuk bisa sampai ke petani, dikutip dari rmol.id, Kamis, 9 Oktober 2025.
"Pupuk dulu distribusinya dan regulasi yang mengikat 145. Dua belas menteri harus paraf, kemudian juga harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati dan wali kota se-Indonesia, baru pupuk tiba di lapangan," ujarnya.
Tambahnya, kondisi di lapangan sudah jauh membaik.
Seperti misalnya, dalam dua minggu terakhir, pihaknya tidak lagi mendengar keluhan soal kelangkaan pupuk.
"Ini berkat dukungan penuh Bapak Presiden. Luar biasa dukungan beliau. Sekarang ini dari Kementerian Pertanian, Impress keluar, langsung ke produsen, produsen langsung ke petani. Hanya 3 step," sebutnya.
