RIAU24.COM - Hingga pertengahan September 2025, baru lima dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mengusulkan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dievaluasi.
Kepala BPKAD Riau, Indra, menyebutkan lima daerah tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kampar, dan Kota Dumai.
“Sementara tujuh daerah lainnya masih dalam proses pembahasan bersama DPRD,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Tujuh daerah yang belum menyerahkan draf yakni Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.
Sesuai aturan, pengesahan APBD-P harus dilakukan paling lambat 30 September 2025. Proses evaluasi dari Pemprov Riau memakan waktu 15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Sementara itu, Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan realisasi fisik APBD 2025 hingga saat ini telah mencapai 52,95%. Pemprov tengah menyiapkan strategi pelaksanaan APBD-P untuk optimalisasi program dan penyelamatan kepentingan seluruh pihak.
Total APBD Riau 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp9,2 triliun.
