RIAU24.COM - Kabinet Jerman mengesahkan rancangan undang-undang pada hari Rabu yang akan memperkenalkan wajib militer sukarela sebagai upaya negara tersebut untuk memperkuat pertahanan nasional atas kekhawatiran keamanan Rusia.
Rancangan undang-undang ini juga akan membuka pintu bagi penerapan kembali wajib militer.
RUU ini merupakan bagian dari langkah untuk memperkuat pertahanan nasional Jerman, menyusul invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.
Pemerintah berharap skema sukarela enam bulan ini akan membantu menggandakan jumlah cadangan terlatih dari sekitar 100.000 saat ini, dan beberapa dari mereka akan melanjutkan karier di dinas aktif.
Wajib militer di Jerman diakhiri pada tahun 2011 di bawah Kanselir Angela Merkel, dan sejak itu negara itu kesulitan memenuhi target pasukan.
Kanselir Friedrich Merz telah menjadikan peningkatan militer Jerman sebagai prioritas mengingat ancaman dari Rusia dan berkata, “Kita sekarang kembali ke jalur menuju tentara yang siap bertugas.”
Pistorius ingin menambah jumlah prajurit untuk memenuhi target pasukan NATO yang baru
Menteri Pertahanan Boris Pistorius ingin meningkatkan jumlah tentara dari 180.000 menjadi 260.000 pada awal 2030-an untuk memenuhi target kekuatan NATO yang baru.
Rencana Jerman ini juga menyusul seruan Presiden AS Donald Trump agar Eropa mengambil lebih banyak tanggung jawab atas pertahanannya sendiri.
Pemerintah Merz telah melonggarkan pembatasan pinjaman untuk memungkinkan lonjakan belanja pertahanan.
Ke depannya, semua warga Jerman berusia 18 tahun, baik pria maupun wanita, akan dikirimi kuesioner daring yang menanyakan kesediaan mereka untuk menjadi sukarelawan di militer.
Kuesioner tersebut akan mencakup pertanyaan tentang kebugaran fisik mereka.
Pria diharuskan mengisi formulir ini, namun wanita akan mengisinya secara sukarela.
Pemerintah telah mengatakan bahwa dinas militer akan bersifat sukarela selama mungkin, tetapi jika situasi keamanan memburuk atau jika terlalu sedikit sukarelawan yang maju, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan paksaan dengan persetujuan parlemen Jerman, Bundestag.
Dalam beberapa tahun terakhir, kementerian pertahanan telah meningkatkan kampanye iklan dan acara karier untuk merekrut tentara, dan hasilnya terlihat jelas.
Bundeswehr telah melaporkan peningkatan 28% dalam jumlah rekrutan baru dalam enam bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.
Rencana tersebut menghadapi kritik dari mitra koalisi
Beberapa anggota partai Sosial Demokrat Pistorius, mitra koalisi junior, telah mengkritik rencana tersebut, dengan mengatakan Bundeswehr harus dijadikan pemberi kerja yang lebih menarik daripada memperkenalkan kembali dinas wajib.
Anggota konservatif Kanselir Merz memperingatkan bahwa desakan persetujuan Bundestag untuk memperkenalkan kembali wajib militer dapat menunda banyak hal.
Sementara itu, kelompok anti-perang Rheinmetal Entwaffnen mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial, "Kami tidak ingin terlibat dalam perang yang dilakukan kelas penguasa dan tidak siap mati demi negara yang semakin mengurangi seluruh infrastruktur sosialnya. Kami tidak akan berperang melawan kalian!"
Kabinet menyetujui pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Pemerintah Jerman juga telah menyetujui pembentukan Dewan Keamanan Nasional (NSR) untuk menyederhanakan kebijakan keamanan dan pengambilan keputusan di saat krisis.
NSR, yang akan diketuai oleh Kanselir Friedrich Merz, akan bertemu secara berkala dan akan mencakup para menteri utama serta pejabat dari negara dan organisasi sekutu, termasuk Uni Eropa dan NATO.
"Rusia telah lama melancarkan serangan hibrida terhadap kami," ujar Merz, menyoroti campur tangan besar-besaran terhadap demokrasi Jerman dan serangan terarah terhadap keamanan TI.
(***)
