RIAU24.COM -Situasi di Jakarta kembali memanas setelah meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21), akibat dilindas kendaraan taktis barakuda Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Peristiwa tersebut memicu besarnya gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, organisasi, hingga komunitas ojol yang menyerbu Markas Brimob, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maafnya. Sementara Presiden Prabowo Subianto langsung menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan. Akan tetapi, kemarahan publik masih juga belum mereda.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan puncak dari akumulasi masalah selama 1 dekade terakhir.
"Ledakan hari ini adalah akumulasi dari keadaan 10 tahun terakhir di mana kebebasan berekspresi dibatasi, ekonomi memburuk, dan rakyat kehilangan harapan,” kata Rocky dalam diskusi bersama FNN.
Menurutnya, bentrokan yang terjadi saat aksi demonstrasi berlangsung memang sulit dihindari. Namun, negara waji menjamin rakyat agar bisa menyampaikan pendapat dengan aman, tentunya tanpa terjebak dalam kekerasan.
Selain itu, Rocky juga menyoroti bahwa kini komunitas ojol menjadi kekuatan sosial baru di Indonesia.
Banyak pekerja korban PHK yang beralih menjadi driver ojol, sehingga persaingan makin ketat. Bahkan pendapatan mereka turun drastis.
"Ojol itu jadi semacam tempat pertahanan hidup sementara. Mereka berasal dari kelas menengah yang terdesak ekonomi. Maka ketika ada korban, solidaritas komunitas ojol muncul begitu kuat,” jelasnya.
Rocky mengatakan bahwa akar persoalan sebenarnya ada pada kondisi ekonomi yang buruk akibat salah kelola masa lalu.
Beban utang negara, minimnya lapangan kerja, hingga korupsi yang merajalela mengakibatkan publik semakin frustasi.
"Polisi memang jadi sasaran kemarahan, tapi akar masalah sebenarnya adalah ekonomi dan kegagalan perencanaan pembangunan era sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa elite politik ikut memanfaatkan adanya situasi tersebut. Oleh sebab itu, agar kepercayaan masyarakat bisa pulih, saat ini publik menuntut Presiden Prabowo untuk benar-benar mengambil jarak dari kebijakan pemerintah Jokowi.
Sebagai solusi dari adanya peristiwa ini semua, Rocky menyarankan agar Presiden Prabowo melakukan radical break, yakni langkah tegas untuk menunjukkan perubahan nyata dari rezim sebelumnya.
“Harus ada pembersihan kabinet dari agen-agen koruptif. Publik ingin sinyal otentik bahwa Presiden Prabowo serius memberantas korupsi dan benar-benar membawa arah baru bagi Indonesia,” tegas Rocky.
Karena, jika langkah tersebut dilakukan, maka dapat mengembalikan kepercayaan publik, terjaganya stabilitas politik, dan iklim investasi akan menjadi lebih sehat.
(***)
