RIAU24.COM -Ramai soal fasilitas DPR belakangan ini membuat publik heboh. Dari rumah dinas hingga insentif apartemen, kritik datang bertubi-tubi. Namun, pengamat politik Rocky Gerung menilai, keributan itu hanyalah distraksi. Ada isu yang lebih serius: pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan terkecoh. Soal DPR itu distraksi. Yang real adalah pemakzulan Gibran,” kata Rocky dalam kanal YouTube Deddy Sitorus TV, Kamis (28/8/2025).
Bukan Sekadar Wacana
Menurut Rocky, isu pemakzulan Gibran muncul bukan semata-mata karena kritik publik, melainkan bagian dari perencanaan politik. Kelompok yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan pasca-Pemilu 2024, kata dia, mencoba menunggangi kemarahan rakyat untuk menekan pemerintahan baru.
“Mulai terlihat perencanaan dari kelompok yang tersingkir. Mereka ingin balas dendam dengan memanfaatkan ketidakpuasan rakyat,” ujarnya.
Gibran dianggap bukan sekadar individu, melainkan simbol dari politik dinasti Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, isu pemakzulan mudah diterima publik yang sejak lama kritis terhadap praktik politik keluarga.
Prabowo di Tengah Dilema
Isu ini otomatis menyeret Presiden Prabowo Subianto. Ia dihadapkan pada pilihan sulit: menjaga stabilitas pemerintahannya atau menanggung risiko dianggap tersandera oleh warisan politik Jokowi.
“Kalau Prabowo membiarkan isu ini berlarut, ia akan dianggap tersandera. Tapi kalau ia terlalu keras, bisa menimbulkan retakan dalam koalisinya sendiri,” kata pengamat politik Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.
Prabowo dituntut hati-hati. Bukan hanya karena hubungannya dengan Jokowi, tetapi juga karena dampak isu pemakzulan bisa mengguncang citra pemerintah di mata rakyat dan investor.
Rocky menyebut, akar masalah terletak pada keberanian Jokowi menyodorkan anaknya ke gelanggang politik nasional. “Sejak awal kita tahu ada pembusukan. Seorang anak kecil disodorkan untuk ikut bermain dalam gelanggang tertinggi politik,” katanya.
Narasi pemakzulan Gibran pun lebih mudah dijual, karena berkait erat dengan penolakan terhadap politik dinasti. Dalam situasi ekonomi yang masih sulit, publik semakin gampang digerakkan dengan isu ini.
Jika terus bergulir, isu pemakzulan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Pemerintah bisa kehilangan fokus, aparat disibukkan menjaga protes, dan pasar ragu melangkah.
“Kita melihat pola serangan terhadap dinasti Jokowi akan terus berulang. Minggu depan bisa ada kasus baru lagi yang diarahkan ke Gibran. Itu sudah terlihat konsistensinya,” kata Rocky.
Rocky menawarkan jalan keluar berupa radical break—semacam rem kejut politik. Pemerintah, menurutnya, harus berani menata ulang tata kelola negara, mulai dari audit konsesi hingga pembatasan akumulasi kekuasaan.
“Kalau tidak ada kepastian politik, konflik elite akan terus menular ke rakyat. Publik akhirnya hanya jadi alat permainan kekuasaan,” ujarnya.
Apapun langkahnya, isu pemakzulan Gibran sudah menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Ia harus membuktikan bisa menjaga stabilitas sekaligus keluar dari bayang-bayang dinasti Jokowi.
Pertanyaannya kini: apakah Prabowo mampu memutus rantai warisan politik lama, atau justru terseret dalam pusaran konflik elite yang kian meruncing?
(***)
