RIAU24.COM - Presiden Terpilih Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk datang ke Hambalang.
Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal.
Langkah ini, menurut Presiden, penting agar negara tetap memperoleh pendapatan negara tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
"Kemarin Presiden memanggil mendadak sejumlah Menteri ke Hambalang untuk membicarakan beberapa hal antara lain, hilirisasi dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 15% dari total penerimaan negara yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sektor pertambangan menjadi andalan pendapatan negara," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan, presiden menegaskan perlunya penataan dan penertiban seluruh aktivitas pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Penataan tambang harus dilakukan karena banyak setelah dicek oleh satgas ada kegiatan penambangan yang sudah melakukan kegiatan tetapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum ada (ilegal mining). Ini kita harus tertibkan dan Presiden ingin ini semua ditata dengan baik," kata dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal. Khususnya, bagi mereka yang merupakan jenderal-jenderal TNI-Polri.
Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato politik di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Mulanya, Prabowo mengaku telah mendapat laporan soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal.
Prabowo lantas memperingatkan kepada seluruh pihak jika dirinya tidak segan untuk menindak tegas para oknum. Termasuk mereka yang berstatus sebagai jenderal aktif TNI-Polri.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.
(***)
