RIAU24.COM -Gaji Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ikut disorot di tengah pernyataan terbarunya. Ini setelah Sri Mulyani membahas gaji guru dan dosen dalam sebuah forum diskusi ilmiah Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pidatonya yang mengungkap gaji guru dan dosen menuai polemik. Apalagi, ia juga mengungkap kesejahteraan guru dan dosen tidak bisa mengandalkan hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan perlu partisipasi masyarakat.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari kalangan akademisi dan juga pemerhati bidang pendidikan. Salah satunya Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah.
Menurutnya, ucapan Sri Mulyani menunjukkan sikap pemerintah yang tidak serius mengurus kesejahteraan tenaga pendidik. Membandingkan gaji guru dengan pejabat atau menteri terasa sangat timpang.
Gagasan Sri Mulyani soal melibatkan masyarakat dalam membiayai gaji guru terkesan tidak profesional dalam memanajamene APBN.
Bagaimanapun masyarakat sudah berkontribusi lewat pajak, tidak seharusnya mereka diminta terlibat lebih banyak untuk menangani gaji guru.
Pemerintahlah yang berkewajiban penuh mengelola APBN untuk menyejahterakan tenaga pendidik sesuai dengan tujuan Undang-undang, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
(***)
