RIAU24.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah menginginkan pemerintah tidak lalai dengan anggaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Caranya dengan melakukan penanganan terpadu untuk meminimalkan potensi kerugian materiil maupun immateril dikutip dari rmol.id, Rabu, 30 Juli 2025.
"Penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan titik api, pencegahan, penanganan hingga penegakan hukum. Selain itu, penanganan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak juga sangat penting," pintanya.
Mengutip dari data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG, bulan Agustus 2025 merupakan puncak musim kemarau.
Dari analisis curah hujan 10 hari terakhir, sebagian besar wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mengalami minimnya hujan.
"Situasi ini mempunyai potensi tinggi terjadinya Karhutla. Bahkan berdasarkan peta Fire Danger Rating System (FDRS) menunjukkan zona merah yang mengindikasikan bahaya sangat tinggi, bahkan bisa terjadi tanpa sumber api dari manusia. Ini yang harus diantisipasi bersama," ujarnya.
Menurutnya, semua ini membutuhkan kolaborasi bersama antar kementerian/lembaga.
Meskipun Kementerian Kehutanan adalah otoritas utama dalam sektor kehutanan, mereka tidak boleh ditinggal menangani karhutla sendiri.
