RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rocky menegaskan bahwa reshuffle kabinet sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar opsi politik. Alasannya jelas: ekonomi nasional melemah, kepercayaan publik menurun, dan investor asing mulai kehilangan keyakinan.
“Kalau tidak ada langkah radikal dalam waktu dekat, Presiden Prabowo akan kehilangan momentum dan akhirnya hanya menjadi bayang-bayang dari pemerintahan sebelumnya,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi di kanal YouTube.
Menurut Rocky, desakan reshuffle bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari pengamat internasional dan lembaga riset asing, khususnya dari Amerika Serikat dan Australia. Mereka menilai stagnasi ekonomi Indonesia sebagai pertanda lemahnya tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut kondisi ini sebagai titik kritis yang berisiko menimbulkan instabilitas politik jika tidak segera ditangani.
“Ekonomi yang lemah akan menjadi pemicu instabilitas. Dan publik, termasuk kalangan investor, ingin melihat apakah kabinet ini mampu mengelola ekonomi secara profesional atau hanya menjadi ajang transaksi politik,” tegasnya.
Rocky juga menyoroti rendahnya target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah yang hanya berkisar 4,7–5 persen.
Angka ini jauh di bawah janji kampanye Prabowo yang menargetkan 8 persen, bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di era Jokowi. Menurutnya, ini pertanda alarm bahwa tim ekonomi kabinet tidak bekerja dengan optimal.
Lebih jauh, ia mengkritik keras kinerja para menteri di bidang ekonomi dan diplomasi. Ia menyebut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai contoh kegagalan diplomasi internasional, khususnya saat berhadapan dengan tekanan tarif dari Donald Trump terkait keikutsertaan Indonesia dalam BRICS.
“Kalau dikirim untuk negosiasi tapi gagal, ya seharusnya diganti. Publik bukan hanya kecewa, tapi bingung mengapa pejabat yang jelas tidak berhasil masih dipertahankan,” kata Rocky.
Tak hanya soal diplomasi ekonomi, Rocky juga menyinggung soal transparansi dan integritas di tubuh kabinet.
Ia mempertanyakan mengapa menteri-menteri yang tengah tersangkut kasus hukum belum juga diberhentikan atau paling tidak diminta mundur sementara.
“Menteri yang sudah dipanggil kejaksaan, bahkan yang sudah terseret dalam fakta persidangan, seharusnya sudah diberhentikan. Ini soal ketegasan Presiden. Kalau tidak ada langkah bersih-bersih, reshuffle hanya jadi kosmetik,” tambahnya.
Rocky menggarisbawahi bahwa reshuffle juga merupakan ujian bagi kemandirian politik Prabowo. Selama struktur kekuasaan masih dikendalikan oleh bayang-bayang Jokowi, termasuk dalam penempatan figur-figur loyalis hingga ke level komisaris BUMN, maka sulit bagi publik untuk percaya bahwa pemerintahan saat ini benar-benar baru dan independen.
“Kalau Prabowo masih terus mendengar Jokowi, maka dia akan tersandra. Dan nanti ketika sadar, mungkin sudah terlambat,” ujarnya.
Ia pun mengajak publik sipil untuk lebih lantang menyuarakan harapan akan pemerintahan yang bersih dan berdaulat. Di sisi lain, ia berharap Prabowo segera menyadari bahwa momentum bisa diciptakan, bukan hanya ditunggu.
“Jika reshuffle tak segera dilakukan, maka publik makin frustrasi. Kita sudah melihat daya beli menurun, pusat perbelanjaan sepi, dan kepercayaan internasional memudar. Pemerintahan ini butuh langkah otentik, bukan tambal sulam,” tutup Rocky.
Sebelumnya Masyarakat dibuat resah dengan adanya kebijakan pemblokirang rekening Bank oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski pemblokiran ini sifatnya hanya sementara, rakyat merasa direpotkan karena harus melapor dan mengajukan permohonan untuk pembebasan blokir ke PPATK.
Pengacara kondang Hotman Paris juga ikut buka suara terkait hal ini, ia menanyakan mengapa "bapak-bapak pejabat" merepotkan masyarakat.
Menyikapi polemik ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga ikut buka suara. YLKI meminta PPATK untuk jangan mempersulit konsumen, melalui 5 poin permintaan.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo mengatakan pihaknya meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen asbab pemblokiran tersebut dan langkah langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK.
Selanjutnya, YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja di endapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.
Atas pemblokiran tersebut, Rio mengatakan PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online
"YLKI meminta pembukaan blokir rekening tidak mempersulit konsumen dan YLKI meminta PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya," tegas Rio.
Terkait pemblokiran akun rekening, lanjut Rio, YLKI meminta PPATK membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi maupun melakukan pemulihan akun rekening Bank yang terkena blokir.
Sebelumnya PPATK mengungkapkan alasan pemblokiran rekening dilakukan menindaklanjuti banyaknya rekening dormant yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rekening dormant pada prinsipnya merupakan rekening yang tidak memiliki transaksi baik penarikan, penyetoran, maupun transfer dalam periode tertentu, umumnya 3 hingga 6 bulan.
(***)
