RIAU24.COM - Pemerintah China saat ini tengah dihadapkan dengan krisis demografi akibat angka kelahiran yang terus merosot. Mengatasi hal ini, pemerintah berencana akan memberikan uang insentif sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp 8,1 juta per anak per tahun.
Dikutip dari Newsweek, insentif tersebut akan diberikan oleh pemerintah kepada bayi yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2025, hingga mereka berusia tiga tahun.
Kebijakan ini mendapatkan banyak respons dari para ahli, termasuk Michelle Lam, ekonom Prancis Societe Generale yang menyebut ini merupakan langkah awal yang menandakan bahwa pemerintah China melangkah di jalan yang benar.
"(Subsidi pemerintah pusat) memang kecil, tetapi menandakan perubahan pola pikir dan membuka jalan bagi stimulus lebih lanjut di masa mendatang. Ini langkah ke arah yang benar," kata Lam kepada Bloomberg.
Sebelumnya, China telah mengakhiri kebijakan satu anak sejak 2016, namun angka kelahiran masih terus turun selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio kelahiran naik tipis dari 1,0 menjadi 1,2 kelahiran per wanita, namun masih jauh dari ambang batas pengganti generasi (replacement rate) sebesar 2,1.
Tunjangan nasional ini mengikuti jejak beberapa subsidi lokal yang lebih dulu diterapkan, meskipun sebagian besar hanya menyasar anak kedua atau ketiga. Salah satu contoh sukses terjadi di kota Tianmen, Provinsi Hubei, yang mencatat lonjakan kelahiran setelah pemberian insentif.
"Kasus Tianmen membuktikan bahwa insentif tunai membuat perbedaan. Jika subsidi melahirkan tidak berpengaruh, itu karena subsidi tersebut terlalu kecil dan perlu ditingkatkan," tulis He Yafu, demografer independen, melalui akun WeChat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memproyeksikan bahwa populasi China yang saat ini sekitar 1,4 miliar orang, dapat menyusut hingga di bawah 800 juta pada tahun 2.100 jika resesi seks terus berlanjut. ***
