RIAU24.COM - Anggota parlemen Iran pada hari Minggu mendorong rancangan undang-undang untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Anggota Parlemen Meysam Zahourian mengungkapkan rancangan undang-undang yang dipercepat yang mengamanatkan Iran keluar dari NPT berdasarkan Pasal 10, yang mengizinkan penarikan diri dalam menghadapi ancaman luar biasa terhadap kepentingan nasional, sambil menunggu pengesahan resmi dan tinjauan hukum.
Zahourian menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan balasan hukum terhadap perkembangan terkini yang merusak kedaulatan Iran dan diperkirakan akan segera diproses melalui Majelis Permusyawaratan Islam (Parlemen Iran).
"Langkah minimal yang diperlukan adalah penarikan diri dari NPT. Saat ini kami sedang mempertimbangkan masalah ini di parlemen, dan bahkan penarikan diri dari IAEA," kata saluran televisi Iran SNN mengutip pernyataan Rouhollah Izadkhah.
Sebelumnya, Ebrahim Rezai, anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Mejlis, meminta pemerintah Republik Islam untuk menarik diri dari NPT. Ia mengatakan bahwa NPT seharusnya menjamin keamanan Iran, dan bukan menjadi alasan ketidakhadirannya.
Israel melancarkan Operasi Rising Lion pada malam tanggal 13 Juni, yang menargetkan program nuklir Iran. Iran membalas kurang dari sehari kemudian.
Israel dan Iran kembali saling serang pada tanggal 14 Juni dan 15 Juni.
Kedua belah pihak melaporkan adanya korban tewas dan luka-luka dalam serangan dan mengakui adanya serangan di wilayah mereka.
Iran mulai mengembangkan program nuklirnya pada tahun 1950-an di masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, dengan dukungan Amerika Serikat.
Pada tahun 1958, negara tersebut menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), dan pada tahun 1968, Teheran menandatangani NPT, yang diratifikasi pada tahun 1970.
Setelah Shah digulingkan pada tahun 1979 dan Republik Islam diproklamasikan, program nuklir dihentikan hingga pihak berwenang melanjutkan pengembangan teknologi nuklir pada akhir tahun 1980-an.
Sementara itu, di tengah meningkatnya serangan Israel, juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani mengumumkan melalui media lokal bahwa stasiun metro akan tetap buka 24/7, dengan masjid dan sekolah ditetapkan sebagai zona aman.
"Ini adalah perang yang dipaksakan kepada kami. Kami mencoba mencegahnya melalui dialog, tetapi kesempatan itu tidak diberikan," ungkapnya.
(***)
