RIAU24.COM - Siak-Pemerintah Kabupaten Siak mengambil langkah strategis dalam menangani konflik agraria antara warga Kampung Tumang dan PT Satria Sejati Lestari (SSL). Dalam rapat mediasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Siak Afni Z., disepakati penghentian sementara seluruh aktivitas PT SSL di area konflik hingga proses penyelesaian tuntas dilakukan.
“Saya sudah memprediksi ini sejak tiga tahun lalu, saat saya masih menjadi Tenaga Ahli Menteri. Hari ini kita tidak boleh gagal dalam menyelesaikannya secara adil,” tegas Bupati Afni saat rapat lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (12/6).
Afni menegaskan, Siak terbuka untuk investasi, namun bukan sembarang investor. Ia ingin investor yang peka terhadap penderitaan rakyat, bukan yang semata mengejar keuntungan.
“PT SSL memang punya izin negara, tapi Tumang adalah kampung tua yang sudah ada jauh sebelum perusahaan itu datang. Kami butuh keadilan untuk masyarakat,” ucapnya di hadapan Dirut PT SSL Samuel Soengdjadi.
Konflik ini mencuat pascainsiden di lokasi lahan sengketa, yang disebut mencakup sekitar 11 ribu hektare lahan dengan beragam jenis penggunaan, mulai dari hutan tanaman industri (HTI) hingga perkebunan dan permukiman warga, sebagaimana disampaikan oleh Fifin, perwakilan UPT Kementerian LHK Wilayah Riau.
Fifin menyebut bahwa kemitraan konsesi menjadi solusi potensial yang diakomodasi regulasi, untuk menghadirkan win-win solution antara pemegang izin dan masyarakat terdampak.
“Kemitraan ini memungkinkan masyarakat terlibat aktif di lahan konsesi, dan dapat diatur dalam perubahan RKU perusahaan. Kami mendukung penuh percepatannya di lapangan,” terang Fifin.
Dalam kesempatan itu, Dirut PT SSL Samuel Soengdjadi menyampaikan penyesalannya atas kejadian yang terjadi, dan menegaskan bahwa hasil kesepakatan akan dibawa ke RUPS karena menyangkut kepentingan para pemegang saham.
Empat Poin Kesepakatan Penting Diteken Bersama
Rapat tersebut menghasilkan nota kesepahaman yang menjadi acuan sementara selama satu bulan ke depan, dengan empat poin utama:
Penghentian sementara kegiatan PT SSL di area konflik (berdasarkan peta terlampir).
Masyarakat diminta menghentikan penanaman kelapa sawit baru di wilayah tersebut.
Penyelesaian konflik akan berlandaskan hukum dan regulasi yang berlaku.
Pertemuan lanjutan antara pemegang keputusan utama, termasuk Forkopimda dan DPRD Siak, akan dilaksanakan dalam satu bulan.
Langkah tegas Bupati Afni Z. ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, karena mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat tanpa mengabaikan iklim investasi yang sehat.
“Kami ingin memperkuat akses hak atas tanah masyarakat, tapi juga menjaga keberlanjutan dan kepercayaan investor. Semua harus berjalan dengan keadilan dan kepastian,” pungkasnya.
Dengan pendekatan pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas), Pemkab Siak berharap konflik agraria seperti ini bisa menjadi peluang untuk reformasi struktural dan pembangunan inklusif.(Lin)
