Elon Musk Kecewa dengan RUU Partai Republik, Kenapa?

R24/tya
CEO SpaceX Elon Musk /net
CEO SpaceX Elon Musk /net

RIAU24.COM - CBS telah merilis pratinjau wawancara dengan CEO SpaceX Elon Musk, yang dijadwalkan akan ditayangkan pada hari Minggu, 1 Juni.

Dalam pratinjau wawancara tersebut, Musk mengatakan bahwa ia kecewa dengan RUU dari Partai Republik, yang secara signifikan meningkatkan defisit anggaran dan melemahkan semua upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Musk berkata, "Jadi, Anda tahu, saya merasa kecewa melihat tagihan belanja besar-besaran, sejujurnya, yang meningkatkan defisit anggaran, bukannya menguranginya dan merusak pekerjaan yang dilakukan tim DOGE."

Ia menambahkan, "Menurut saya, sebuah RUU bisa besar atau indah. Namun, saya tidak tahu apakah keduanya bisa. Itu pendapat pribadi saya."

One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) merupakan perluasan dari Tax Cuts and Jobs Act tahun 2017.

Undang-undang ini memperkenalkan reformasi pajak dan rekening tabungan MAGA yang menawarkan $1.000 per anak; mengalokasikan tambahan $150 miliar untuk belanja pertahanan dan $70 miliar untuk peningkatan keamanan perbatasan; mengurangi cakupan dan memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat untuk bantuan federal seperti Medicaid dan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP); menghilangkan subsidi pendidikan federal dan menghilangkan kewenangan Departemen Pendidikan untuk menegakkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

Pernyataan miliarder itu mungkin memiliki pengaruh terhadap isi atau jalannya peristiwa.

RUU tersebut disahkan di DPR AS pada tanggal 22 Mei, dengan selisih tipis satu suara, tetapi masih dalam pertimbangan di Senat.

Hal ini tidak biasa mengingat Musk merupakan salah satu pendukung terbesar Pemerintahan Trump.

Ketika Musk mengambil alih DOGE, ia berjanji untuk mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar $2 triliun.

Hingga saat ini, ia telah berhasil menutup 11 lembaga federal dan membuat 250.000 pegawai federal kehilangan pekerjaan, yang seharusnya menghemat $160 miliar uang pembayar pajak.

RUU tersebut disebut oleh banyak kritikus sebagai RUU Pembalikan Robin Hood dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk skema kesejahteraan sosial.

Partai Demokrat menyebutnya sebagai langkah untuk mentransfer kekayaan dari kelas menengah dan miskin ke kelas kaya.

Bahkan setelah ini, RUU tersebut disebut-sebut akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menambah beberapa triliun pada utang nasional AS.

(***)

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Riau24. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak