RIAU24.COM - Pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah menyisakan sejumlah persoalaan.
Salah satunya masalah maraknya jemaah yang terpisah dari rombongannya.
Seperti pasangan suami terpisah hotel dengan istrinya, anak terpisah dengan orang tuanya, dan lansia terpisah dengan pendampingnya.
Problem ini tak lain karena dampak penggunaan banyak syarikah atau penyedia layanan penyelenggaraan ibadah haji.
Merespons hal itu, Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 2025 Muchlis M. Hanafi menyampaikan permohonan maaf yang tulus, terutama bagi jemah haji yang terimbas masalah ini.
"Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas ketidaknyamanan yang dialami oleh sebagian jemaah. Khususnya mereka yang saat diberangkatkan dari Madinah ke Makkah dan dari Jeddah ke Makkah, kemudian tiba di Makkah harus berpisah tempat tinggal antara pasangan suami istri, anak dengan orang tua maupun pendamping dengan lansia dan penyandang disabilitas," ujar Muchlis saat press conference di daerah kerja (Daker) Makkah, Minggu, 18 Mei 2025.
Pihaknya mengakui situasi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian jemaah yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Menurut Muchlis, hal ini terjadi dalam konteks masa transisi sistem layanan haji yang tengah mengalami penyesuaian besar-besaran, dari sisi penyelenggaraan di Indonesia maupun sistem layanan di Arab Saudi.
"Dalam skema baru ini jemaah dilayani oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan atau syarikah yang telah ditetapkan secara resmi menggantikan sistem zonasi atau wilayah yang sebelumnya digunakan," tegasnya.
Dari semula bersifat mandatori berbasis zonasi, berbasis wilayah geografis menjadi pilihan terbuka oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan bagi jemaah haji luar negeri.
Pada gelombang pertama yang tiba di Madinah, kata dia jemaah memang masih ditempatkan berdasarkan kelompok keberangkatannya atau berdasarkan kloternya dari tanah air.
Namun, kata dia, saat di Makkah penempatan hotel menyesuaikan tanggung jawab masing-masing syarikah karena sudah berbasis syarikah. Dari tanah air berbasis kloter, di sini terutama di Makkah harus berubah menjadi berbasis syarikah.
"Perbedaan perdekatan inilah yang kemudian secara teknis menimbulkan dinamika dan tantangan di lapangan terutama ketika satu kloter itu terdiri dari jemaah yang terdaftar lebih dari satu syarikah," tambahnya.
Pihaknya ingin menyampaikan kabar baik, hasil komunikasi intensif dan koordinasi yang terus-menerus dilakukan antara seluruh pihak, terutama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, para syarikah penyedia layanan yang menjadi mitra Kementerian Agama tahun ini.
"Kami sampai pada satu kesimpulan bahwa pasangan jemaah yang terpisah dapat digabungkan kembali dalam hotel yang sama meskipun berasal dari syarikah yang berbeda," ujar Muchlis yang juga menjabat Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag itu.
Keputusan ini kata dia, merupakan bentuk kepedulian semua pihak, termasuk pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan perusahaan penyedia layanan dengan PPIH Arab Saudi.
(***)
