RIAU24.COM - Aliansi Mahasiswa Riau Berantas Koruptor (AMRBK) laporkan Herman Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada Rabu (14/5/2025).
Herman dilaporkan atas dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023–2024.
Dalam dokumen laporan bernomor 219/TIPIKOR/APBD2023-2024/V/2025 resmi yang diajukan AMBRBK tertanggal 14 Mei 2025 tersebut menyebut bahwa Herman diduga telah memotong dana Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) dari APBD melalui keponakannya, Reski Suhendra.
“Kami menduga Bupati Inhil Herman menugaskan keponakannya, Reski Suhendra, yang merupakan orang kepercayaan di OPD, untuk melakukan pemotongan anggaran,” ujar Abdillah Putra, Ketua Umum AMRBK dikutip dari Bukamata.co, Kamis (15/5/2025).
Dana hasil potongan itu kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik Bupati.
Temuan ini diperkuat dengan bukti transaksi di rekening Bank BCA atas nama Reski Suhendra, yang mencapai nilai Rp2 miliar sepanjang tahun 2023 hingga 2024.
“Hasil investigasi kami menemukan transaksi mencurigakan di beberapa rekening bank yang berbeda dengan alamat web yang berlainan,” lanjut Abdillah.
AMBRBK juga meminta Kejati Riau segera melakukan audit investigatif atas penggunaan dana GU dan TU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Selain itu, mereka mendesak agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Reski juga dibuka ke publik dan diperiksa integritasnya.
Tidak hanya berhenti pada laporan, AMBRBK memberi tenggat waktu 14 hari kepada Kejati untuk menindaklanjuti kasus ini.
Jika tidak ada perkembangan, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Kejati Riau.
Hingga kini, pihak Kejati Riau belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
Dugaan ini menambah tekanan publik terhadap integritas kepala daerah di Riau, yang sebelumnya juga sempat diguncang beberapa kasus serupa.
(alin)
